Konsekuensi Pembiayaan Asing untuk Bangun Infrastruktur RI

Skema subsidi baru untuk infrastruktur
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
Pengamat: Proyek Infrastruktur Jangan Disetop
- Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus mengatakan, ada konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah jika mengandalkan pembiayaan infrastruktur dari asing. Antara lain, mampetnya pertumbuhan industri dalam negeri. 

Bos Waskita Tak Cemas Anggaran Pemerintah Dipangkas
Heri kepada VIVA.co.id mencontohkan, pembiayaan infrastruktur dari China misalnya. Bahan baku, kontraktor, bahkan insinyurnya pun akan dibawa dari negara tersebut untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur yang dibiayai. 

Pemerintah Tegas Larang BUMN Garap Proyek Kurang Rp50 Miliar
"Arsitek kita hanya jadi penonton. Kesimpulannya, siapa yang punya dana dia yang punya kendali," ujarnya.

Pemerintah berencana akan membangun 24 pelabuhan, 15 bandara dan infrastruktur jalan lainnya hingga 2019. Semuanya terbuka dan didorong untuk pembiayaan asing. 

"Konsekuen kalau infrastruktur kita dibiayai asing, justru akan mematikan industri lokal kita, industri terkait dengan infrastruktur juga tidak akan berkembang" tegasnya. 

Kekhawatiran tersebut menurutnya bukan sekedar omongan, hal itu terbukti ketika pemerintah membangun Jembatan Suramadu beberapa tahun lalu. Saat itu Indonesia mendapatkan pembiayaan dari China. 

"Kita hanya supporting dari sektor buruh, pekerja, juga bahan baku yang sifatnya remeh temeh," tambahnya. 

Lebih lanjut dia berpendapat, pemerintah harus bisa lebih mengoptimalkan pembiayaan dalam negeri. Sehingga ketergantungan dengan asing dapat dikurangi. 

"Indonesia sebenarnya banyak dana yang bisa dipergunakan untuk pembangunan infra. Tidak hanya mulu mengandalkan asing," tambahnya. 
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya