- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kembali meluapkan emosinya di hadapan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya sendiri.
Di hadapan ratusan Pegawai Negeri Sipil dan pimpinan-pimpinan SKPD yang menghadiri Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI tahun 2016, kali ini, Ahok--sapaan akrab Basuki, secara terbuka dan dengan nada tinggi mengkritik dan mengutarakan kekecewaannya yang begitu besar kepada Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.
"Harusnya yang tugasnya membangun taman di Jakarta itu Dinas Taman, tetapi dia enggak jalan," ujar Ahok di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Senin 25 Mei 2015.
Di dalam rincian APBD DKI tahun 2014, Distamkam DKI memiliki anggaran hingga miliaran rupiah. Kendati demikian, sepanjang tahun lalu, Ahok mengatakan, tidak ada satu pun taman di DKI yang dibangun dengan dana APBD.
"Uang kita miliaran rupiah ke mana? Saya juga enggak tahu," kata Ahok.
Ahok mengaku enggan mempermasalahkan kinerja anak buahnya terkait hal itu. Ia mengaku telah muak dengan permainan tarik ulur dan penyelewengan anggaran yang kerap terjadi di jajaran Pemprov DKI.
Agar taman-taman di Jakarta bisa tetap terbangun, Ahok mengatakan, ia kemudian mengambil langkah menggandeng pihak swasta untuk melakukan pembangunan taman.
Ahok menagih kewajiban pengembang serta kewajiban perusahaan-perusahaan swasta di DKI untuk memberikan dana tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR).
Hingga akhir tahun, direncanakan sebanyak 54 RPTRA terbangun, sehingga pada tahun ini, DKI direncanakan memiliki sebanyak 60 RPTRA.
"Kita caplok kewajiban swasta. Enggak lama taman-taman itu terbangun. Selama setahun 60 taman akan terbangun. Pakai APBD enggak? Tidak. Satu sen pun kita tidak pakai APBD," jelas Ahok.
Sama halnya dengan pengelolaan makam di DKI. Di masa kepemimpinannya dan mantan Gubernur DKI Joko Widodo, Ahok mengatakan, dia menginstruksikan agar Distamkam DKI bisa menyediakan sebuah model pemakaman gratis bagi warga miskin di DKI. Namun, hampir tiga tahun berselang, Distamkam DKI tak kunjung mampu melaksanakan kebijakan itu.
"Pemakaman gratis enggak beres juga. Orang miskin dipalakin. Di Jakarta ini orang mau mati pun susah. Dipalakin juga," tambah Ahok.
Ahok mengaku telah muak dengan kebiasaan SKPD-nya itu. Maka dari itulah di saat dia naik jabatan menjadi gubernur di penghujung 2014 lalu, salah satu kebijakan utama yang pertama kali dilaksanakan olehnya adalah kebijakan reformasi birokrasi.
Dengan kebijakan itu, dia mencopot pejabat-pejabat yang dianggapnya tidak berkinerja baik dan gemar menyelewengkan anggaran. Hanya dengan pemerintahan yang bersihlah, Ahok mengatakan, pembangunan di DKI bisa terlaksana degan baik sepenuhnya.
"Saya jujur. Saya sudah muak 2,5 tahun mimpin di Jakarta ditarik-ulur melulu. 2,5 tahun saya nahan-nahan emosi saya," jelas Ahok. (asp)
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
