- Antara/ Asep Fathulrahman
VIVA.co.id - Dampak kerusakan hutan di Indonesia yang sudah sangat parah, disesalkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Penindakan kejahatan perusakan hutan dinilai lemah, karena salah satu penyebabnya adalah saksi atau pelapor yang takut akan keamanan jiwanya.
Namun, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai, mengatakan bahwa hal tersebut seharusnya tidak perlu dikhawatirkan lagi.
"Mengungkap kejahatan ini perlu dukungan masyarakat, bahkan pelaku kejahatan itu sendiri," kata Semendawai di Jakarta Pusat, Jumat 22 Mei 2015.
Semendawai mengatakan, dalam Pasal 4 UU No 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), diatur mengenai perlindungan bagi mereka yang menjadi saksi dalam kejahatan perusakan hutan, mulai saat menjalani proses penyelidikan, penyidikan hingga persidangan.
"Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan, diharapkan tercipta suatu keadaan, yang memungkinkan masyarakat tidak lagi takut melaporkan tindak pidana yang diketahui, kepada penegak hukum," jelas Semendawai.
LPSK sendiri mendapatkan mandat dari Undang-Undang untuk melindungi saksi atau korban. Hal-hal yang menjadi acuan LPSK memberikan perlindungan adalah sifat pentingnya keterangan saksi atau korban, tingkat ancaman, hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi atau korban, serta rekam jejak pidana saksi atau korban. (ren)
LPSK: Revisi UU Terorisme Belum Reparasi Hak Korban
Walau serangan teroris kepada negara, tapi korbannya adalah warga.
