Sumber :
- VIVA.co.id/Dwi Royanto
VIVA.co.id
- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memiliki kiat khusus untuk menyosialisasikan rencana penggusuran terhadap warga yang menempati tanpa izin tanah negara di Kota Semarang. Penggusuran itu berkaitan dengan proyek normalisasi sungai sepanjang 15 kilometer di Kanal Banjir Timur, Kota Semarang.
Gubernur melakukan pendekatan persuasif kepada warga yang mendirikan permukiman liar di pinggiran sungai Kanal Banjir Timur. Dia berdialog dari hati ke hati untuk memberikan pemahaman bahwa permukiman itu sesungguhnya melanggar hukum.
Ganjar mula-mula mengecek seberapa lama mereka tinggal di pinggiran sungai itu. Dia lantas bertanya dalam bahasa Jawa: apakah warga mengetahui tanah yang mereka tinggali milik siapa? Warga mengaku mengetahui bahwa lahan itu milik negara.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Gubernur melakukan pendekatan persuasif kepada warga yang mendirikan permukiman liar di pinggiran sungai Kanal Banjir Timur. Dia berdialog dari hati ke hati untuk memberikan pemahaman bahwa permukiman itu sesungguhnya melanggar hukum.
Ganjar mula-mula mengecek seberapa lama mereka tinggal di pinggiran sungai itu. Dia lantas bertanya dalam bahasa Jawa: apakah warga mengetahui tanah yang mereka tinggali milik siapa? Warga mengaku mengetahui bahwa lahan itu milik negara.
“Kiro-kiro izin, mboten, njeh
(kira-kira sudah izin atau belum, ya)?” Ganjar bertanya lagi.
Seorang warga, Sukardi (73 tahun), menjawab lugas pertanyaan Gubernur.
“Yen mboten izin, nggih salah. Tapi timbang
(tanah)
nganggur, kulo nggeni, pados upo
(kalau tanpa izin, memang salah. Tapi daripada tanah itu tak dimanfaatkan, saya tinggali saja, untuk mencari nafkah).”
Sukardi dan istrinya mengaku menggunakan bangunan di kawasan itu untuk tempat tinggal dan berdagang makanan. Meski wacana tentang penggusuran dan pelebaran sungai sudah sering didengar, dia dan puluhan warga lain di kawasan itu belum menerima sosialisasi dari Pemerintah Kota Semarang.
Sambil duduk santai di selasar warung, Ganjar mengungkapkan alternatif solusi kepada Sukardi. Di antaranya, masalah hunian lain jika nanti bangunannya dibongkar. "Nanti dicarikan
nggon
(tempat), ya. Di mana dan lainnya, biar dipikirkan Pak Wali Kota. Tapi
ngertos njih
(sudah mengerti, ya) kalau bangunan ini
mboten
(tanpa) izin," ujar Ganjar.
Cegah banjir
Normalisasi Kanal Banjir Timur diperkirakan membutuhkan anggaran Rp600 miliar. Selain mencegah sedimentasi tinggi kawasan sungai, normalisasi juga akan mencegah banjir di Semarang.
Kanal Banjir Timur dirancang persis sama dengan di Kanal Banjir Barat. Namun anggaran Rp600 miliar itu masih sebatas perkiraan karena kini masih dalam kajian Aman Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Land Acquisition and Resettlement Action Plan.
Kajian yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dan Konsultan itu membutuhkan waktu 16 bulan hingga Agustus 2016.
“Anggarannya
multiyears
(tahun jamak). Tapi ini belum pasti. Jika hasil studi sudah selesai baru diketahui desain seperti apa dan butuh dana berapa,” kata Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air BBWS, Pemali Juana Bambang Astoto.
Untuk proyeksi jangka panjang, kapasitas tampungan air Kanal Banjir Timur juga akan ditingkatkan dari di bawah 200 meter kubik per detik menjadi 600 meter kubik per detik. “Saat ini, menyentuh 200 meter kubik per detik saja, air sudah luber,” ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Kiro-kiro izin, mboten, njeh
