- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyambut baik dijadikannya kasus dugaan korupsi dalam kegiatan penyusunan APBD DKI sebagai kasus pertama yang akan ditangani Satgas Anti Korupsi.
"Kalau tiga lembaga yang melacak dugaan korupsinya, hasilnya akan lebih bagus," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 5 Mei 2015.
Ahok mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan dukungannya kepada Satgas yang baru dibentuk itu dengan jalan memberikan semua data yang dibutuhkan oleh lembaga itu untuk melakukan penyelidikan.
"Kalau perlu sampai data APBD 2012 akan kita kasih," ujar Ahok menambahkan.
Dengan digunakannya kasus dugaan korupsi dalam kegiatan penyusunan APBD DKI sebagai kasus pertama yang akan ditangani Satgas Anti Korupsi, Ahok mengatakan, tindakan-tindakan korupsi yang selama ini terjadi dalam kegiatan penyusunan APBD itu akan terkuak. Saat ini, baru kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan perangkat UPS di APBD DKI tahun 2014 saja yang benar-benar ditangani secara serius oleh Bareskrim Mabes Polri.
"Semuanya akan ditarik (untuk diselidiki)."
Satuan Tugas Anti Korupsi merupakan lembaga yang dibentuk bersama oleh 3 lembaga, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI. Lembaga itu dibentuk untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan memanfaatkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga anggotanya.
Pembentukan Satuan Tugas Anti Korupsi berawal dari makan siang bersama yang dilakukan oleh para pimpinan dari ketiga lembaga penegakan hukum itu di Kejaksaan Agung kemarin. Pada hari ini, Satgas tersebut menjadikan kasus dugaan korupsi dalam proses penyusunan APBD DKI sebagai kasus pertama yang akan ditanganinya bersama. Penanganan itu, juga dilakukan untuk menguji teknis dan mekanisme kerja Satgas.
(mus)
