- Fajar GM
VIVA.co.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, menyatakan bahwa reshuffle kabinet adalah mutlak hak Presiden.
Ditegaskannya, Selasa 5 Mei 2015, Presiden lebih mengetahui menteri mana yang perlu untuk di-reshuffle.
Menanggapi melemahnya pertumbuhan ekonomi dan beberapa pengamat yang berpendapat menteri bidang ekonomi akan terkena reshuffle, Yuddy menjelaskan, belum melihat isyarat dari Presiden Joko Widodo.
"Itu kan penilaian dari para pengamat, saya sendiri belum melihat isyarat dari presiden, belum ada pembicaraan, belum pernah ada tanda. Tetapi, kalau ada pendapat seperti itu, Presiden tentu melihat. Kalau ada pandangan dari wakil presiden (Jusuf Kalla) tentang reshuffle, tentunya Presiden mempertimbangkan hal itu," ujar Yuddy, di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta.
Yuddy menjelaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan kewenangan mutlak dari Presiden. "Presiden setiap hari berkomunikasi dengan menteri-menterinya, memberikan arahan, dan petunjuk kerja kepada menterinya," ujarnya.
Presiden, lanjutnya, selalu melakukan evaluasi berkesinambungan terhadap menteri-menterinya.
"Jadi, Presiden yang paling tahu kinerja menteri-menterinya, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang sudah baik. Mungkin saja ada yang tidak memuaskan, tetapi Presiden yang lebih tahu," ujarnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fadly Zon, berpendapat bahwa menteri yang perlu terkena reshuffle adalah di bidang hukum dan ekonomi.
Menurutnya, kinerja menteri bidang tersebut dinilai kurang memuaskan. (asp)
Saleh Husin: Reshuffle Jadi Titik Balik Perbaikan Ekonomi
Tugas besar tim ekonomi baru adalah mengurangi impor untuk produksi.
