Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, mengaku menjadi tumbal dari kisruh dualisme partai politik. Menurutnya, dalam konflik tersebut dia sebagai pihak yang mau tak mau harus pasang badan.
"Saya cuma tumbalnya
aja. Tapi sebagai Menkumham, saya harus bertanggungjawab, itu tugas saya. Dan saya bisa jelaskan semua dasar hukumnya," ujar Yasonna di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin 4 Mei 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Saya cuma tumbalnya
Baca Juga :
Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar
Yasonna menilai, pimpinan parpol harus ikut bertanggung jawab. Langkah itu untuk mengantisipasi kader yang naik pitam karena mengeluhkan kondisi partai yang tak kunjung berdamai antar kubu di dalam partainya sendiri.
"Yang saya khawatir nanti kader marah ke atas, bukan ke saya, kok tidak damai-damai," terangnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengklaim tidak bersikap sewenang-wenang atau menggantung partai-partai yang tengah terlibat konflik internal. Ia justru melempar tanggung jawab kepada pimpinan partai agar melihat permasalahan secara menyeluruh bukan seperti pertikaian antar kepentingan individu.
"Mau tidak kita duduk dalam kepentingan partai, bukan individu? Mau tidak? Ini ujiannya pilkada serentak," imbuhnya.
Terkait dampak atas keputusan yang dia ambil, Yasonna menganggap pasti ada pro dan kontra. Meskipun dia berdalih bahwa putusannya itu sudah dilandasi oleh hukum.
"Di mana-mana keputusan pasti ada dikatakan tidak adil, itu sudah menjadi persoalan. Tapi jangan katakan saya memutus tidak ada dasar hukumnya," tutur Yasonna.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Yasonna menilai, pimpinan parpol harus ikut bertanggung jawab. Langkah itu untuk mengantisipasi kader yang naik pitam karena mengeluhkan kondisi partai yang tak kunjung berdamai antar kubu di dalam partainya sendiri.
