RI Tak Khawatir Jika Australia Potong Bantuan

Presiden Joko Widodo bersalaman dengan PM Australia Tony Abbott
Sumber :
  • REUTERS/Darren Whiteside
VIVA.co.id
Australia Siapkan Program 5.000 Doktor untuk Indonesia
- Pelaksanaan hukuman mati terhadap dua warga Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, memunculkan kemungkinan pemotongan bantuan internasional dari Negeri Kanguru untuk Indonesia. Terlebih, Menteri Luar Negeri Julie Bishop juga tak membantah adanya kemungkinan itu.

Indonesia Ajarkan Australia Cara Tangani Terorisme

Laman
Indonesia dan Australia Intensif Bicarakan Terorisme
International Business Times, akhir pekan lalu melansir sumber resmi yang meyakini hubungan antara kedua negara kini berada di titik terbawah sejak ketegangan pulih dari skandal penyadapan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh harian Sydney Morning Herald (SMH), total terdapat 42 persen warga Australia yang mendukung pemotongan dana bantuan asing ke Indonesia.

Belum lagi ada sekitar lebih dari 1.000 surat dari publik yang diterima Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) berisi seruan agar bantuan tersebut dipotong. Jika pemerintah melakukan itu, diduga akan memperoleh dukungan politik yang cukup besar.


Salah satu anggota senat yang menyerukan pemotongan bantuan asing pada pekan lalu adalah, Jacqui Lambie dari Tasmania. Lambie menyerukan agar bantuan asing untuk Indonesia dialihkan ke Nepal.


Bishop pun seakan tidak membantah mengenai kemungkinan itu. Pembahasan mengenai anggaran akan dibahas pada bulan ini.


Laman
News Corporated
mencatat dana bantuan asing setiap tahun yang diberikan oleh Australia mencapai AUD$600 juta atau Rp6,1 triliun. Dengan nominal yang demikian besar menjadikan Australia sebagai negara donor terbesar kedua setelah Jepang.


Berdasarkan data, di tahun 2013/2014, Australia memberikan AUD$581 juta atau Rp5,9 triliun kepada Indonesia. Kemudian angka itu ditingkatkan di tahun 2014/2015 menjadi AUD$605,3 juta atau sekitar Rp6,1 triliun.


Dana itu digunakan untuk berbagai program mulai dari ekonomi dan pemerintahan demokratis, pendidikan, infrastruktur, pembangunan sosial, pembangunan pedesaan, dan pengurangan risiko bencana. Menurut mereka, sedikit ironis, karena dari Rp6,1 triliun, sebanyak AUD$55 juta atau Rp560 miliar di antaranya digunakan untuk mendukung program sistem keadilan di Indonesia.


Kemitraan yang dibangun di bidang hukum dan keadilan, dijalin dengan menggandeng institusi kunci di bidang tersebut di Indonesia. Tujuan dari kemitraan ini antara lain untuk membantu kelompok yang tak mampu untuk meraih keadilan dan melawan tindak korupsi.


"Dengan adanya dukungan dari Australia, pengadilan di Indonesia membutuhkan waktu lebih singkat untuk memberikan keputusan dan hasil sidang tersebut dapat dilihat publik di dunia maya," ujar perwakilan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT).


Belum lagi dana sebanyak AUD$22,8 juta atau Rp232 miliar ditujukan untuk mendukung program pemilihan umum. Tujuan dari program tersebut yakni untuk meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia dengan membantu organisasi di RI memperbaiki pengelolaan pemilu dan meningkatkan keterlibatan publik dalam proses pemilihan.


Tanggapan Indonesia


Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, sebelumnya pernah berkomentar soal adanya kemungkinan pemutusan bantuan asing. Dikutip dari stasiun berita ABC News, Nadjib mengaku tidak mempermasalahkan seandainya Negeri Kanguru akan memutus bantuan asing bagi Indonesia.


"Kami tidak pernah meminta uang Anda, sehingga Australia memberikan kepada kami, kami mengucapkan terima kasih, karena artinya Anda telah membantu warga kami," ungkap mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia dan Uni Eropa.


Komentar senada juga disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir. Kepada
VIVA.co.id
melalui pesan pendek hari ini, Arrmanatha juga mengaku tak khawatir seandainya Pemerintah Australia akan memotong bantuan asing bagi Indonesia.


"Indonesia bukan merupakan negara yang anggaran pembangunannya bergantung dari negara sahabat atau organisasi internasional," ujar diplomat yang akrab disapa Tata itu.


Terlebih berdasarkan data, anggaran pembangunan nasional yang bersumber dari APBN untuk tahun 2015 saja mencapai Rp2.039,5 triliun. (ren)


 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya