Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo akan memerintahkan Menteri Kesehatan Nila Djuwita Farid Moeloek untuk berkomunikasi dengan pihak rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Ini disampaikan Presiden Jokowi lantaran masih banyak rumah sakit swasta di Indonesia yang belum bersedia memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien pemegang kartu BPJS.
"Nanti Menteri Kesehatan akan menangani hal tersebut. Bicara baik-baik kepada rumah sakit swasta yang bersangkutan," katanya usai launching Program 35.000 Megawatt untuk Indonesia di Pantai Gua Cemara, Bantul, DIY, Senin 4 Mei 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Nanti Menteri Kesehatan akan menangani hal tersebut. Bicara baik-baik kepada rumah sakit swasta yang bersangkutan," katanya usai launching Program 35.000 Megawatt untuk Indonesia di Pantai Gua Cemara, Bantul, DIY, Senin 4 Mei 2015.
Namun, Jokowi juga mengingatkan ada sanksi bagi rumah sakit swasta yang menolak bekerjasama dengan BPJS.
"Nanti saya akan telepon, Gubernur, Bupati untuk mencabut izin rumah sakit yang tidak mau bekerjasama dengan BPJS," ucapnya.
Jokowi memastikan dana BPJS tercukupi, sehingga alasan sulit mencairkan dana dari BPJS oleh rumah sakit peserta bukan lagi persoalan.
"Pencairan klaim oleh rumah sakit peserta BPJS lancar karena anggaran tersedia cukup," ujarnya.
Hingga akhir maret lalu anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Asih Eka Putri menyatakan jika pemerintah daerah menjadi kontributor terbesar defisit yang dialami BPJS. Tak tanggung-tanggung, ada sebanyak 382 pemda di Indonesia yang masih menghutang kewajiban iuran dengan total tiga persen atau senilai Rp469,625 miliar.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Namun, Jokowi juga mengingatkan ada sanksi bagi rumah sakit swasta yang menolak bekerjasama dengan BPJS.
