Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id
- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah menerima banyak masukan dan saran terkait rencana kebijakan pemberian dana untuk partai politik dari anggaran negara.
Menurutnya, Pemerintah bisa saja membuat aturan untuk meningkatkan dana sumbangan ke partai politik dan juga membuat lembaga untuk mengawasi penggunaan dana parpol secara khsusus.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurutnya, Pemerintah bisa saja membuat aturan untuk meningkatkan dana sumbangan ke partai politik dan juga membuat lembaga untuk mengawasi penggunaan dana parpol secara khsusus.
“Pemerintah sebenarnya bisa membuat aturan pembatasan dan lainnya, hanya saja momennya tidak pas, lebih baik diwacanakan sekarang,” ujar Tjahjo di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa, 28 April 2015.
Tjahjo menilai, selama ini negara tidak memberikan dana sumbangan yang cukup bagi partai politik. Alasannya kepercayaan masyarakat terhadap parpol sangat rendah, hal ini tidak hanya di Indonesia tetapi hampir disemua negara di luar negeri. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi negara.
“Ya memang dana sumbangan ke parpol sangat kecil, itu saja tidak cukup untuk kaderisasi dan operasional partai, paling banyak kan habis untuk kampanye, tetapi masalahnya kalau ditingkatkan apakah bantuannya dinaikkan akan menjamin bahwa Legislatif dan Eksekutif kita tidak melakukan korupsi,” kata Tjahjo.
Menurutnya, jika hal tersebut disetujui, maka ia menekankan perlunya tranparansi pertanggungjawaban penggunaan dana partai politik. Ia juga memberikan alternatif solusi, apakah penambahan sumbangan dana untuk partai politik diberikan secara bertahap atau diberikan secara langsung usai penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2015.
“Yang penting ada pertanggungjawabannya, soal nominal bantuannya kan realtif, kalau ada tranparansinya kan semakin baik,” tutur dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Pemerintah sebenarnya bisa membuat aturan pembatasan dan lainnya, hanya saja momennya tidak pas, lebih baik diwacanakan sekarang,” ujar Tjahjo di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa, 28 April 2015.
