Sumber :
- VIVA.co.id/ Tudji Martudji
VIVA.co.id
- Desakan para kader agar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin dan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat diklaim sangat masif.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo, SBY sesungguhnya menolak menjadi Ketua Umum pada Kongres III partai itu di Surabaya pada 11-13 Mei 2015, tetapi para kader di basis terus mendesak.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
DPP Demokrat Lolos Verifikasi Faktual KPU
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo, SBY sesungguhnya menolak menjadi Ketua Umum pada Kongres III partai itu di Surabaya pada 11-13 Mei 2015, tetapi para kader di basis terus mendesak.
“Satu yang saya lihat, sebetulnya dia (SBY) tidak mau, tetapi masukan dari bawah luar biasa,” ujar Soekarwo kepada wartawan di Jakarta, Senin 27 April 2015.
Soekarwo menganalisis bahwa SBY tidak menjadi unsur konflik, setelah dia tak lagi menjabat Presiden. Menurutnya, faktor itu penting selain permasalahan profesionalisme.
Dia juga menyarankan kepada kader Partai Demokrat dan masyarakat umum untuk mencari pemimpin partai politik yang konfrontatif pada pemerintahan, yakni berani melontarkan kritik yang konstruktif.
“Tolong harga BBM (bahan bakar minyak) jangan floating (naik-turun) terus. Ongkos produksi, kan kalau seperti itu tidak dapat dihitung, ada kuasi
peak price
, dua bulan sekali
business plan
tidak bisa dihitung. Semisal kritik seperti itu,” kata Soekarwo, yang juga Gubernur Jawa Timur.
Dia mengapresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama tentang dana alokasi khusus infrastruktur untuk pembangunan desa.
Soekarwo menolak wacana atau usulan sejumlah kader yang menginginkannya menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Alasannya jabatan itu membutuhkan waktu dan perhatian lebih, sedangkan dia masih menjabat Gubernur Jawa Timur. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Satu yang saya lihat, sebetulnya dia (SBY) tidak mau, tetapi masukan dari bawah luar biasa,” ujar Soekarwo kepada wartawan di Jakarta, Senin 27 April 2015.
