- Agus Bebeng/ Antara
VIVA.co.id - Pemerintah tengah menginventarisir daerah-daerah rawan konflik intoleransi antar-umat beragama di Indonesia. Ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama dengan Kementerian Agama.
Pertemuan yang digelar di Kementerian Agama itu juga rencananya akan membahas persoalan sejumlah kasus pendirian rumah ibadah, yang belum juga tuntas.
“Kenapa sih urusan Bogor dan GKI Yasmin tidak selesai-selesai? Kenapa konflik kepala daerah pejabat di NTT masih muncul? Kasus kasus yang menyangkut suku agama ini kalau tidak cepat ditangani bisa memicu instabilitas,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Senin 27 April 2015.
Selain itu, kata Tjahjo, kedatangannya ke kantor Kementerian Agama juga bertujuan untuk membahas perihal Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Tjahjo berharap peran kementeriannya bisa mengkoordinasikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang tengah berkonflik.
“Bagaimana korelasi dengan pemerintah daerah, dengan kebijakan
politik seorang Gubernur, Walikota dan Bupati yang menyangkut
masyarakat majemuk di daerah perlu ada keserasian,” kata Tjahjo di
Gedung Kementerian Agama di Lapangan Banteng, Jakarta.
Di tempat yang sama, Menteri Agama Lukman Hakim Syaefudin mengatakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga akan melibatkan Badan Intelejen Negara (BIN), Kepolisisan dan Kejaksaan.
“Negara dan pemerintah harus hadir saat timbul keresahan menyangkut
masalah suku dan agama,” kata Lukman kepada media. (ren)
Kapolri Akui Toleransi Agama Jadi Persoalan di Indonesia
Masalah toleransi masih ada, meskipun Indonesia sudah merdeka 70 tahun
