- Antara/ Ismar Patrizki
VIVA.co.id - Direktur Program Imparsial, Al Araf, menganggap Presiden Joko Widodo ingkar terhadap janjinya untuk menjunjung penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) bila terus melanjutkan kebijakan eksekusi mati
"Presiden Jokowi ingkar terhadap janji politiknya, di mana dalam nawacitanya akan menghargai HAM," ujar Araf dalam konferensi pers di Kantor HRWG, Jalan RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta, 26 April 2015.
Araf menilai bahwa Jokowi kini tidak bisa menjadi harapan bagi publik
untuk menjamin penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Menurutnya, pelaksanaan eksekusi justru akan menyulitkan Indonesia dalam upaya membebaskan warga negaranya yang juga akan dieksekusi di luar negeri. Jika eksekusi dilakukan, dia nilai hanyalah untuk meningkatkan popularitas pemerintah.
"Pemerintah melakukan eksekusi mati, lebih kental nuansa politik daripada nuansa penegakkan hukumnya," ujarnya.
Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah mengonfirmasi bahwa eksekusi
gelombang kedua akan dilakukan terhadap 10 terpidana. Mereka adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (keduanya WN Australia); Martin Anderson (WN Nigeria): Raheem Agbaje Salami (WN Spanyol); Rodrigo Gularte (Brazil); Sylvester Obieke Nwolise (WN Nigeria); Sergei Areski Atlaoui (WN Perancis); Okwudili Oyatanzel (WN Perancis); Zainal Abidin (WN Indonesia); Mary Jane
Fiesta Veloso (WN Filipina).
(asp)
Johan Budi Harusnya Tanggapi Laporan Haris Azhar
Kepolisian harusnya tenang dan tidak mempermasalahkan Haris Azhar.
