Sumber :
- Fajar GM
VIVA.co.id
- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Selasa, 21 April 2015, mengatakan semua daerah memiliki potensi konflik dalam penyelenggaraan pilkada, namun dia meyakini tidak akan lebih dari tiga persen.
"Tidak banyak. Di Papua ada, di Sulawesi Selatan ada, Maluku juga ada, bahkan yang sampai tingkat pembakaran KPU, juga kantor gubernur," kata Tjahjo di Jakarta.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Tidak banyak. Di Papua ada, di Sulawesi Selatan ada, Maluku juga ada, bahkan yang sampai tingkat pembakaran KPU, juga kantor gubernur," kata Tjahjo di Jakarta.
Tapi, disebutnya Kemendagri dan KPU telah menggelar rapat kerja teknis dengan Bareskrim Polri, untuk mencegah masalah dalam penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2015.
Konflik telah dipetakan. Berkaca pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya, potensi konflik yang dapat terjadi diperkirakan tidak lebih dari tiga persen. Daerah paling dikhawatirkan adalah Papua, Sulawesi Selatan dan Maluku.
Konflik sosial di beberapa daerah, saat ini cenderung turun, namun masih cukup rawan. Oleh karena itu, dia meminta Bareskrim Polri, agar masalah itu bisa menjadi skala prioritas.
Dikatakan Tjahjo, Kemendagri dan KPU memetakan daerah rawan konflik pilkada, berdasarkan pada kesiapan KPU dan Bawaslu di daerah, dalam menyelenggarakannya.
"Sudah dipetakan bersama Kabareskim. Kami sampaikan datanya. Intinya walaupun bukan tugas Kepolisian, tapi dengan kondisi ada Parpol yang belum solid harus diantisipasi," ucap Tjahjo.
Kapolres dan Kapolda disebutnya harus proaktif berkomunikasi dengan pimpinan partai politik, KPU dan petahana. Tjahjo mengatakan Kabareskrim telah menindaklanjuti laporan rakernis. (one)
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Tapi, disebutnya Kemendagri dan KPU telah menggelar rapat kerja teknis dengan Bareskrim Polri, untuk mencegah masalah dalam penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2015.
