- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku kaget dengan realisasi sementara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak perorangan yang batas waktu pengumpulannya berakhir pada akhir Maret lalu. Sebab, masih banyak wajib pajak (WP) yang tidak jujur dalam pelaporannya.
Bambang pun heran, mengapa dari 225 juta penduduk Indonesia hanya 900 ribu orang yang melaporkan telah membayar Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29 tentang kewajiban PPh perorangan, yaitu mengenai pembayaran cicilan dan kurang bayar kewajiban pajaknya.
"Ini jelas adalah praktik yang tidak pas dengan kriteria pajak internasional yang biasanya bertumpu pada individual income tax," kata Bambang dalam sambutannya di acara pelantikan pejabat eselon II dan III di lingkungan Kementerian Keuangan di kantornya, Jakarta, Kamis 2 April 2015.
Fakta ini, menurut Bambang, menunjukan bahwa upaya ekstensifikasi yang dilakukan institusi pajak kurang tegas saat ini. Sehingga, belum cukup luas dalam menjaring dan meningkatkan kewajiban bayar pajak.
"Saya kaget dengan data yang disampaikan oleh dirjen pajak," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang melantik sebanyak 37 pejabat eselon II yang 26 di antaranya berasal dari Ditjen Pajak. Ada yang meraih promosi jabatan dan ada yang terkena mutasi antarinstansi.
Bambang menegaskan, hal ini harus mendapatkan perhatian khusus dalam upaya meningkatkan kinerja instansi pajak tahun ini. Fokus pada pembinaan wajib pajak akan dilakukan, sehingga kepatuhan pajak masyarakat meningkat.
"Jadi, saya berharap untuk wajib pajak orang pribadi, khususnya untuk karyawan diberikan perhatian khusus, untuk semua kanwil dan direktorat yang mendukung kanwil," tambahnya. (asp)
![vivamore="Baca Juga :"]
Tarif Pajak RI Bakal Diturunkan?
Revisi UU Pajak akan segera diajukan ke DPR.
