Sumber :
- VIVA.co.id/Muhammad Solihin
VIVA.co.id -
Hak angket yang digulirkan oleh Koalisi Merah Putih terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, dinilai kian terbuka. Sebab, Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan permohonan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk menunda pelaksanaan SK Menkumham terkait pengesahan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono.
"Hak angket semakin terbuka lebar untuk dijalankan di Sidang Paripurna DPR guna melakukan penyelidikan di balik kebijakan Menkumham yang cenderung dianggap tidak netral dalam membuat keputusan terkait kisruh kepengurusan di internal Partai Golkar," kata pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, dalam siaran persnya, Kamis 2 April 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Hak angket semakin terbuka lebar untuk dijalankan di Sidang Paripurna DPR guna melakukan penyelidikan di balik kebijakan Menkumham yang cenderung dianggap tidak netral dalam membuat keputusan terkait kisruh kepengurusan di internal Partai Golkar," kata pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, dalam siaran persnya, Kamis 2 April 2015.
Baca Juga :
Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar
Menurut Igor, legitimasi kepemimpinan Partai Golkar kini kembali kepada
status quo
hasil munas di Riau dengan ARB sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal. Oleh karena itu, konsekuensi sebelum
inkracht
-nya putusan pengadilan maka pergantian pimpinan Fraksi Partai Golkar di DPR belum diperbolehkan.
"ARB adalah Ketum Golkar yang punya wewenang memproses rekruitmen kader Golkar untuk berpartisipasi dalam pilkada serentak akhir tahun ini di KPU dan KPUD," tegas Igor.
Igor berpendapat, sejak dikeluarkannya SK pengesahan Menkumham pada 23 Maret sampai dengan adanya putusan penundaan PTUN pada Rabu 1 April 2015, pengurus Golkar hasil Munas Riau punya hak membatalkan segala keputusan dan tindakan politik dan administratif dari kubu Agung.
"Putusan PTUN tersebut mengindikasikan proses adu pembuktian selanjutkan di pengadilan soal keabsahan peserta kader Golkar dari DPD I dan DPD II yang mengikuti Munas Bali dan Munas Ancol yang berujung pada konflik yang terjadi terkait dualisme kepemimpinan di Golkar saat ini," urainya.
Igor yang juga Direktur Survey dan Polling Indonesia (SPIN) ini menambahkan pengadilan yang adil merupakan ujian penting pemerintahan Jokowi. Dia berharap kekuasaan yudikatif bisa menjalankan fungsinya dengan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. (ren)![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Igor, legitimasi kepemimpinan Partai Golkar kini kembali kepada
