Skema Subsidi Tetap BBM, Apakah Bijak?

Menigisi bahan bakar ke mobil.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin

VIVA.co.id - Turun-naik harga BBM tak terlalu berpengaruh pada sektor industri. Pasar modal pun terkendali. Tapi, sektor mikro dan kesejahteraan rakyat tampak terkebiri.

Kebijakan penerapan subsidi tetap terhadap bahan bakar minyak (BBM) belum benar-benar menemui makna bijak yang sesungguhnya. Mestinya, yang namanya kebijakan haruslah memberi manfaat terbaik bagi semua sektor. Ya industri besar, pun industri (baca: rakyat) kecil.

Bagi industri besar, naik-turunnya harga BBM tak terlalu berdampak signifikan. Sebab, pelaku industri memiliki kalkulasi matang untuk hadapi kondisi tersebut. Pelaku industri tak terlalu terimbas oleh koreksi harga BBM sekali sebulan.

Kondisi itu setidaknya boleh ditilik dari perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Menurut ketuanya, Haryadi Sukamdani, para pengusaha tidak terlalu pusing dengan kebijakan pemerintah itu.

Menurutnya, kenaikan harga BBM sebesar Rp500 per liter tak berpengaruh banyak. Sebab, kenaikan harga tersebut sudah diperhitungkan oleh pengusaha. "Range harganya sudah diprediksi," kata Haryadi, ketika dihubungi VIVA.co.id, Senin 30 Maret 2015.

Malah, Haryadi menyebut kalau pengusaha merasa aman. Alasannya, kali ini besarannya jauh di bawah kenaikan harga BBM pada November 2014 lalu. Saat itu, harga Premium naik dari Rp6.500/liter menjadi Rp8.500/liter dan Solar naik dari Rp5.500/liter menjadi Rp7.500/liter.

Setelah sempat kembali turun, mulai pukul 00.00 WIB, Sabtu 28 Maret 2015, harga BBM kembali naik Rp500/liter. Premium jadi Rp7.300 sementara Solar jadi Rp6.400 per liternya.

Haryadi mengungkap besaran kenaikan kali ini tidak menjadi permasalahan berarti bagi pengusaha. "Masih bisa di-adjust pengusaha," kata dia.

Ini artinya, program pemerintah dengan skema subsidi tetap BBM, menemu makna bijak yang sesungguhnya. Pengusaha merasa tidak dirugikan dengan program ini.

Kondisi serupa tampaknya juga berlaku di pasar modal. Pada ranah ini, tepat rasanya mengatakan skema subsidi tetap BBM sebagai sebuah kebijakan.

Investor pasar modal merasa dana investasi, khususnya pada obligasi (utang) negara, akan menguntungkan. Sebabnya, dengan skema subsidi tetap BBM, ruang fiskal menjadi cukup terkontrol.

"Dulu, kalau rupiah melemah atau harga minyak naik, subsidinya membengkak dan membahayakan kondisi fiskal. Akibatnya, investor yang memberikan pinjaman ke pemerintah menginginkan imbal hasil yang tinggi. Sekarang, fiskal kan relatif lebih terkontrol karena subsidinya tetap," ujar ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual.

Para pelaku pasar, kata dia, memandang positif skema subsidi tetap BBM yang diterapkan pemerintah. "Menurut saya sih investor maupun lembaga rating melihatnya positif, karena di negara maju juga sudah biasa harga minyak naik turun. Negara tetangga juga demikian, sepertiĀ  Filipina, Thailand dan Malaysia," katanya.

Bagaimana dengan pengusaha kecil?

Sudirman: Harga BBM Tak Berubah hingga September 2016

Pasar "becek"

Namun, bagaimana dengan pasar "becek" alias pasar riil yang langsung bersentuhan dengan masyarakat? Tampaknya tak tepat menyematkan kata "kebijakan" pada skema subsidi tetap BBM.

Yang tampak mata setelah kenaikan harga BBM adalah naiknya harga kebutuhan pokok. Beberapa komoditas dapur, tampak langsung merespons atas kenaikan Rp500/liter BBM.

Naiknya harga kebutuhan pangan tersebut disampaikan oleh Ngadiran, yang saat ini menjabat Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia.

Menurut dia, meski besaran kenaikan BBM hanya Rp500/liter, angka tersebut memberi pengaruh signifikan. Utamanya, harga ongkos angkut.

Ngadiran memberi contoh ongkos angkut sayur kol. Setelah harga BBM naik, tarifnya langsung terkerek jadi Rp350 ribu dari Rp300 ribu sekali jalan.

Bila sudah demikian, siapa yang akan menanggung ongkos angkut tersebut? Bukan pedagang. Bukan. Kelebihan ongkos angkut tersebut jelas akan dibebankan pada pembeli sayur. Caranya, pedagang akan menaikkan harga jual.

Yang sudah terlihat naik, kata Ngadiran, seperti bawang putih. Sehari setelah pengumuman kenaikan harga, bawang putih dijual Rp22 ribu, naik Rp2.000 dari harga lama. "Naiknya sudah dalam dua hari ini dan terjadi di mana saja," kata dia.

Lagu lama

Mestinya, pemerintah juga mengambil peran untuk mengontrol harga komoditas di pasar. Perlunya, agar fluktuasi harga BBM tidak memicu terjadinya inflasi.

"Dengan cara mengefisienkan pasar. Kalau harga minyak naik Rp500, jangan sampai mereka naikan harga Rp3.000 padahal komponennya kecil, atau sebaliknya. Itu yang harus dijaga pemerintah supaya mekanismenya jalan dan dampak ke inflasi bisa dikendalikan," David Sumual menyarankan.

Soal itu, sebenarnya bukan tidak dipertimbangkan oleh pemerintah. Kenaikan harga komoditas pasar memang sudah diendus pemerintah.

Namun, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, lagi-lagi menuding buruknya mekanisme pasar sebagai biang keladi.

Ibarat menyenandungkan lagu lama, Sofyan kembali berjanji akan memperbaiki tata niaga pasar. Janji serupa tampaknya selalu diucapkan Sofyan tiap kali naik-turunnya harga BBM tak berhasil diikuti harga komoditas pasar.

"Karena (pasar) tidak cukup sehat sekarang. Masih banyak oligopoli, kartel. Struktur pasar ini yang harus dibereskan dan targetnya dihilangkan," ujar Sofyan di kantornya.

Mengenai caranya, Sofyan menjelaskan, peran Badan Urusan Logistik (Bulog) akan ditingkatkan untuk menstabilkan harga di pasar. Pemerintah juga akan mengeluarkan Undang-undang (UU) anti monopoli dagang, untuk meredam permainan kartel dan spekulan.

Peran Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga akan ditingkatkan. Khususnya, untuk menciptakan struktur pasar yang sehat.

"Kalau sekarang kan salah satu masuk dalam Prolegnas, UU antimonopoli," tuturnya.

Di beberapa negara, seperti Filipina, aturan tersebut sudah diterapkan. Sejauh ini, menurutnya, terbukti efektif membuat struktur pasar di negara tersebut menjadi lebih baik.

Jelaskan ke masyarakat

Skema baru subsidi tetap BBM ini memang tergolong baru bagi masyarakat Indonesia. Maklum, baru dua dekade ini masyarakat mengalami banyak fluktuasi harga BBM.

Itu pun tidak dalam hitungan bulan. Pemerintahan sebelum era Joko Widodo-Jusuf Kalla, biasanya mengambil jeda waktu beberapa bulan untuk mengoreksi harga BBM. Baru tahun 2015 ini harga BBM dikoreksi tiap bulan.

"Yang perlu dilakukan adalah penjelasan kepada publik agar masyarakat bisa memahami," kata Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo.

Memang, saat ini pemerintah kurang mengkomunikasikan (kalau tak ingin menyebut tidak transparan) terhadap penyusunan harga jual BBM. Dalam berbagai kesempatan, pejabat pemerintahan hanya menyebut beberapa komponen yang mempengaruhi harga jual BBM.

Misalnya, harga minyak dunia dan kurs rupiah. Padahal, harga BBM di Tanah Air bukan didasarkan pada harga minyak mentah di New York Merchantile Exchange atau London ICE. Indonesia punya harga sendiri berdasar Indonesian Crude Price (ICP).

Pertanyaannya, bagaimana penentuan harga ICP tersebut? Ini yang mestinya juga dijelaskan oleh pemerintah. Seperti apa mekanisme hitung-hitungannya.

Sebab, harga minyak dunia, baik jenis Brent maupun West Texas Intermediate (minyak Amerika Serikat), pada bulan lalu hingga beberapa hari terakhir terlihat turun.

Ketika disinggung soal cenderung turunnya harga minyak dunia, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan kenaikan harga BBM didasarkan pada melemahnya kurs rupiah saat ini.

Soal penetapan harga BBM kali ini juga menuai kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Senayan menuding pemerintah melanggar undang-undang.

"BBM tidak boleh ikuti harga pasar. Pemerintah harus hati-hati soal itu. Kalau ikut pasar kan berbahaya, melanggar undang-undang," ujar Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan di Semarang.

Kritik juga disampaikan oleh anggota DPR. Anggota Dewan mengaku pemerintah tidak memberi tahu sebelum menaikkan harga BBM.

Makanya, Komisi VII DPR RI memanggil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina. "Untuk itu, dalam rapat ini, kami ingin mendapatkan informasi dan kejelasan tentang harga BBM tersebut," kata Ketua Komisi VII, Kardaya Warnika.

Hingga tulisan ini disusun, tampaknya belum ada keputusan berarti tentang rapat tersebut. Yang jelas, kita semua berharap agar pemerintah benar-benar menemukan makna bijak pada kebijakan subsidi tetap BBM.

Simak ulasan mendalam soal isu lainnya

Ikuti Harga BBM, Pengusaha Minta Tarif Angkutan Diturunkan
Kantor Astra International

BBM Turun, Astra Yakin Penjualan Kendaraan Meningkat

Daya beli masyarakat diprediksi meningkat.

img_title
VIVA.co.id
4 April 2016