Ruhut: Aneh, PDIP Pertanyakan Kebijakan Jokowi Soal Kapolri

Ruhut Sitompul.
Sumber :
  • ANTARAFOTO/Rosa Panggabean
VIVA.co.id
Kapolri Sebut Kedewasaan Politik di 2024 Jauh Lebih Baik Dibanding 2019
- Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul melihat ada upaya mengganjal proses pengesahan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri menggantikan Komjen Pol Budi Gunawan. Salah satunya, desakan anggota Fraksi PDIP yang meminta penjelasan Presiden Joko Widodo.

Angka Kecelakaan Menurun Selama Mudik Lebaran, Kapolri dan Anak Buahnya Dapat Apresiasi

Ruhut meminta Presiden Joko Widodo tidak menanggapi langsung keinginan itu. Menurutnya, penjelasan yang diinginkan anggola legislatif bisa dilakukan oleh pembantu presiden.
6 Jenderal Polisi Bintang 4 yang Berasal dari Jawa Tengah, Siapa Saja?


"Kan sudah ada pembantu Presiden, janganlah Presiden yang turun tangan. Biarlah Presiden bekerja dan kita hormatilah," katanya di DPR RI, Jakarta, Rabu 25 Maret 2015.


Ruhut melihat berbagai keanehan di legislatif terkait keinginan mempertanyakan surat Presiden menggenai penunjukan Komjen Pol Badrodin Haiti mengantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.


"DPR ini jangan terlalu aneh lah, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan kita jadi anggota DPR karena dipilih rakyat. Kita kerja saja masing-masing jangan saling ngerocekin," katanya.


Menurut Ruhut sebenarnya masalah Kapolri ini sudah selesai dan tinggal disahkan saja.


"Kuncinya seperti ini, pencalonan Badrodin Haiti ada di Budi Gunawan (BG) dan saya lihat Pak BG merestui, kalau BG merestui kita mau bilang apa. Kuncinya di Pak BG kok," katanya.


Selain itu menurutnya bila proses uji kelayakan dilakukan prosesnya akan berjalan alot dimana para anggota legislatif dipastikan akan bertanya banyak hal. Terutama terkait berbagai kasus seperti rekening gendut.


"Pasti mereka akan mempertanyakan, ya namanya orang mencari dosa orang, kalau kami tidak akan mempertanyakan. PDIP mau bergabung ke mereka itu kan aneh saja. Tetapi aku masih tetap mendukung Jokowi," katanya.

Sebelumnya, politisi PDIP Masinton Pasaribu meminta pimpinan DPR RI tidak langsung menyikapi surat dari Presiden Joko Widodo terkait pengajuan Komisaris Jenderal Pol Badrodin Haiti sebagai pengganti Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi calon Kapolri.

"Kita minta penjelasan sejelas-jelasnya pembatalan Budi Gunawan ini ke Presiden yang sudah kita setujui. Kita ingin Presiden ke depan tidak mengangkangi kelembagaan DPR RI ini," kata Masinton di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 23 Maret 2015.

![vivamore="
Baca Juga
:"]

[/vivamore]
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya