Sumber :
VIVA.co.id -
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq menilai usulan Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, untuk membentuk pos jabatan baru Wakil Panglima TNI tidak tepat. Bahkan pos jabatan baru ini justru berpotensi menggangu profesionalisme TNI yang solid saat ini.
"Mubazir pos wakil panglima, malah berpotensi tumpang-tindih tugas pokok dan fungsi," kata Mahfudz saat dihubungi, Rabu 18 Maret 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Mubazir pos wakil panglima, malah berpotensi tumpang-tindih tugas pokok dan fungsi," kata Mahfudz saat dihubungi, Rabu 18 Maret 2015.
Dengan penambahan pos jabatan baru ini, ia justru khawatir organisasi TNI justru menjadi terganggu. Selain itu akan berdampak pada sistem komando yang telah berjalan selama ini.
"Nanti jadi
gak
efektif dan efisien organisasinya," ujar politisi PKS ini.
Selain itu, Mahfudz menjelaskan panglima TNI selama ini sudah mendapat bantuan yang cukup secara administrasi. Dengan kondisi ini jabatan wakil panglima dianggap tidak perlu.
"Semestinya tidak ada usulan pos wakil panglima, karena secara organisasi panglima sudah dibantu beberapa asisten. Dan untuk angkatan, panglima juga mengkoordinasikan dengan kepala staf," imbuhnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengajukan struktur organisasi baru kepada Presiden Joko Widodo. Panglima dalam usulannya menyampaikan adanya Wakil Panglima TNI. Selanjutnya, ada Panglima Komando Operasi (Pangkoops) Angkatan Udara (AU) dan Divisi Kostrad juga menjadi tiga.
Usulan itu disampaikan Moeldoko saat mengikuti rapat terbatas kabinet yang membahas organisasi dan modernisasi TNI serta Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 17 Maret 2015.
"Diharapkan, wakil panglima TNI itu kalau tidak ada panglima TNI, dia bisa
action,
" kata Moeldoko.
Menurut Moeldoko, TNI pasti dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis dengan kebutuhan untuk melakukan penindakan. Sementara itu, bila ditinjau dari aspek manajemen kendalinya masih terus diperbaiki. Begitu juga dengan anggarannya yang akan disesuaikan.
Baca Juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dengan penambahan pos jabatan baru ini, ia justru khawatir organisasi TNI justru menjadi terganggu. Selain itu akan berdampak pada sistem komando yang telah berjalan selama ini.
