Sumber :
- Antara/Wahyu Putro
VIVA.co.id
- Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga praktik dana siluman Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya terjadi di Pemprov DKI Jakarta. Dana tak jelas tersebut bisa saja muncul di daerah lain.
"Potensi munculnya dana siluman bisa terjadi di wilayah lain, tapi eksposenya tidak ada," ujar Program Manager Divisi Monitoring Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas di kantornya, Jalan Kalibata IV D No. 6, Jakarta Selatan, Senin 6 Maret 2015.
Menurut dia, dalam pembahasan APBD, rawan terjadi kongkalikong anggaran baik itu dilakukan oleh legislatif maupun eksekutif itu sendiri. Bagi kepala daerah, praktik ini sebagai momen untuk membalas budi bagi penyumbang dana saat kampanye.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Potensi munculnya dana siluman bisa terjadi di wilayah lain, tapi eksposenya tidak ada," ujar Program Manager Divisi Monitoring Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas di kantornya, Jalan Kalibata IV D No. 6, Jakarta Selatan, Senin 6 Maret 2015.
Menurut dia, dalam pembahasan APBD, rawan terjadi kongkalikong anggaran baik itu dilakukan oleh legislatif maupun eksekutif itu sendiri. Bagi kepala daerah, praktik ini sebagai momen untuk membalas budi bagi penyumbang dana saat kampanye.
"Kalau di parlemen bagi-bagi jatah. Akan tetapi untuk kepala daerah bisa jadi panggung balas jasa," katanya.
Dengan demikian, karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM), lembaga pemantau korupsi tidak bisa secara maksimal melakukan monitoring seluruh daerah di Indonesia. Tapi, anggaran daerah menjadi hal yang serius.
"Kami tidak bisa memantau seluruh daerah, yang jelas soal APBD DKI Jakarta bisa menjadi potret kita untuk melihat keseriusan politik anggaran para wakil rakyat," katanya.
Hak Angket Ahok Harus Jalan
Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menambahkan, polemik antara anggota DPRD DKI dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama, terkait anggaran APBD merupakan hal yang positif.
Pasalnya, selama ini publik tidak begitu mengetahui banyak tentang mekanisme penentuan anggaran tersebut. Karena itu, berkat pertikain ini masyarakat dapat melihat cara penentuan anggaran.
Roy menambahkan, saat Ahok mengusut anggaran APBD DKI agar lebih terbuka dan transparan, anggota dewan merasa panik dengan adanya gebrakan yang dilakukan mantan Bupati Belitung Timur itu.
"Saat ini, DPRD teralu nyaman sehingga tidak siap menghadapi perubahan," kata Roy.
Ditambahkan Roy, seharusnya anggota DPRD mengesahkan anggaran APBD DKI. Karena, yang berhak mengajukan anggaran adalah eksekutif itu sendiri.
"DPRD sudah melampaui kewengan. Maka wajar saja muncul dana siluman," katanya.
Dengan demikian, Roy mengimbau kepada anggota DPRD tetap menjalankan hak angket, agar bisa mengetahui siapa yang melakukan penggelumbungan anggaran 2015.
"Hak angket bukan hanya memeriksa eksekutif saj, tapi juga anggota DPRD harus diperiksa," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kalau di parlemen bagi-bagi jatah. Akan tetapi untuk kepala daerah bisa jadi panggung balas jasa," katanya.
