- VIVA.co.id/Erik Hamzah
Menurut Sukur, kritik tidak ada kaitannya posisi Budi Gunawan sebagai mantan ajudan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri kala menjabat Presiden RI ke-5. Sukur menegaskan bila merujuk pada konstitusi maka keputusan Jokowi adalah salah.
Jokowi beberapa waktu lalu, membatalkan pelantikan Budi Gunawan dan mengganti calon Kapolri dengan Badrodin Haiti. Padahal DPR sudah meloloskan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.
Begitu pun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, juga sudah mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan kubu Budi Gunawan. Dengan demikian, Budi Gunawan sudah tidak lagi menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus dugaan rekening mencurigakan.
"Instruksi ke saya dari bu Mega adalah tetap menjaga Jokowi. Tetapi menjaga ini bukan mendukung membabi-buta semua yang sudah melanggar konstitusi. Maka kami, sesama kader adalah selalu mengingatkan," ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Bekasi-Kota Depok itu.
Meski dinilai melanggar konstitusi karena tak melantik Budi Gunawan, dan menggantinya dengan Badrodin Haiti, namun Sukur tetap menghormati keputusan Jokowi sebagai Presiden. Surat untuk fit and proper test'Badrodin, kata dia, juga sudah dikirim ke DPR.
"Yang jadi problem bagi saya, sebagai kader PDIP partai pemerintah adalah, bagaimana menjaga ini. Karena tidak pernah ada mekanisme membatalkan rapat paripurna keputusan tentang BG menjadi Kapolri. Bagaimana membatalkan ini, ini proses hukum, ini proses konstitusi," ujarnya.
Bela Megawati
Dalam kesempatan ini, Sukur Nababan, juga meminta agar langkah yang ditempuh oleh Megawati, tidak dikriminalisasi.
Biar bagaimanapun juga, Megawati adalah Ketua Umum PDIP, yang mana Jokowi adalah kadernya yang kini duduk sebagai Presiden. Sehingga tidaklah salah, bila Megawati memberikan saran atas kebijakan yang akan diambil Jokowi.
"Kenapa pada saat ibu Mega memberi saran ke pak Jokowi, itu intervensi. Maka ini kriminalisasi kepada ibu Mega, kriminalisasi kepada partai," kata Sukur.
Megawati, kata Sukur, adalah sosok yang sangat mencintai bangsa ini. Tidak ada urusan intervensi terhadap hak prerogatif presiden, dalam setiap saran yang diberikan kepada Jokowi.
Kalau hanya bicara kekuasaan, lanjut dia, PDIP adalah partai pemenang. Tapi saat ini hanya punya empat menteri yang duduk di Kabinet Kerja.
"Padahal minimal bisa 20 menteri karena, beliau (Megawati) paham bahwa negeri ini tidak bisa dibangun oleh satu partai," katanya.
Sukur Nababan, meyakini Jokowi masih merupakan kader PDIP. Berkat jasa PDIP dan Megawati, Jokowi bisa menduduki posisi paling penting di negeri ini.
Padahal, kata Sukur, jika melihat 13 tahun ke belakang, Jokowi adalah seorang pengusaha mebel yang kemudian dipercaya partai menjadi Wali Kota Solo dua periode. Kemudian dipercaya Megawati naik menjadi Gubernur DKI, dan pada akhirnya diberi mandat untuk maju sebagai calon presiden.
Hal itu lanjut Sukur, tidak mungkin dilakukan orang selain Megawati. Megawati yang telah membangun partai dari porak poranda tahun 2004. Selama 10 tahun, sampai jadi partai pemenang.
"Dan setelah PDIP jadi partai pemenang, dia serahkan haknya sebagai calon presiden kepada pak Jokowi. Itu pengorbanan yang luar biasa," katanya.
