DPR: Isu Listrik Belum Dianggap Seksi

PLTA Plengan
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin

VIVA.co.id - Rasio elektrifikasi di Indonesia masih belum memenuhi angka maksimal. Dalam catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), masih ada sekitar 20 persen kebutuhan listrik masyarakat yang belum terpenuhi.

34 Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak, Negara Merugi

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Yudha, mengatakan, isu mengenai kelistrikan tidak seperti persoalan kenaikan minyak dunia dan bahan bakar, sehingga kurang perhatian yang berfokus pada permasalahan krisis listrik.

"Penyediaan listrik itu nggak seseksi soal minyak dan premium, listrik seperti anak tiri. Tidak seperti minyak," ujar Yudha di Cikini, Jakarta, Minggu, 1 Maret 2015.

Dapat Arahan Menteri BUMN, PLN Bakal Caplok PGE

Tapi, menurut dia, listrik sudah jadi energi vital. "Kalau nggak ada listrik, nggak bisa beraktivitas. Dalam dunia modern, listrik itu vital, tapi bentuknya masih sekunder yaitu bahan olahan, jadi kurang dapat perhatian," tuturnya.

Yudha mengatakan, saat dia melakukan kunjungan ke daerah pelosok di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), terdapat area yang belum tersalurkan listrik. Meski sudah teraliri listrik, masih banyak wilayah yang menggunakan diesel sebagai sumber utamanya, hal itu menyebabkan harga listrik semakin mahal.

Krisis Listrik, Pemerintah Sumut Gandeng Tiongkok

Dia menjelaskan, perhitungan rasio elektrifikasi yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang berdasarkan perhitungan per satu rumah, kurang tepat. Namun, menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Ternyata hitungnya berdasarkan rumah yang belum dapat listrik, tapi asumsi dalam rumah empat orang. Kenyataannya ada satu rumah dua sampai tiga keluarga," katanya.

"Sekarang, kami minta untuk survei data dari BPS supaya lebih riil. Ditambah lagi kelompok yang terlistriki mana yang mampu dan mana yang tidak mampu," tuturnya.

Di samping itu, lanjut dia, pemerintah perlu memperhatikan siapa yang tepat untuk menjalani proyek infrastruktur kelistrikan. "Kita tarik dulu di hulu. Proses seleksinya," ujarnya.

Untuk itu, menurut dia, pemerataan kebutuhan listrik dapat terealisasi seperti pada program 1.000 desa per tahun yang tersalurkan listrik.

"Pemain lokal juga ternyata itu menjadi masalah. Banyak yang tidak bisa. Apakah harus pecat GM yang tidak bertanggung jawab. Jadi, kita mikir proses hulunya itu bermasalah. Ini yang mesti dibenahi. Kita masih kurang di hulu," katanya. (art)

![vivamore="
Baca Juga
:"]

[/vivamore]
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya