- VIVA.co.id/Yulianisa Setyoningrum
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, (Ahok) menampik bila dirinya disebut tidak beretika karena seringkali mengeluarkan pernyataan kasar dalam kapasitasnya sebagai gubernur.
Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan bahwa dirinya hanya tampil apa adanya. Sedangkan, beberapa oknum anggota dewan, kata dia, seringkali menampilkan dirinya berbahasa dengan santun.
Namun kenyataannya, di balik penampilannya itu, oknum anggota dewan tersebut ternyata melakukan penyelewengan anggaran.
"Yang seperti itu yang tidak beretika," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 26 Februari 2015.
Ahok kembali mencontohkan temuan penganggaran siluman untuk pembelian 55 unit uninteruptable power supply (UPS) sebesar Rp330 miliar di APBD DKI 2014. Dana itu, kata Ahok, bisa dimasukkan oleh oknum DPRD DKI pada waktu itu ke pos penganggaran Dinas Pendidikan DKI karena pada tahun 2014, Pemprov DKI belum menerapkan secara penuh sistem penganggaran dan pengelolaan anggaran elektronik e-budgeting.
"Orang mencuri uang rakyat untuk beli UPS untuk di sekolah. Coba cek ke kepala sekolah. Tanya, apa memang betul sekolah butuh UPS begitu canggih? (Masing-masing UPS) hampir Rp6 miliar lagi," ujar Ahok.
DPRD DKI Jakarta menyelenggarakan rapat paripurna yang menyetujui dilayangkannya hak angket kepada Ahok pada hari ini. Pelayangan hak angket tersebut dilakukan terkait rendahnya serapan APBD DKI tahun 2014 serta untuk menyelidiki kisruh APBD DKI tahun 2015.
Dalam sesi pandangan fraksi, beberapa fraksi di DPRD sempat menyoal etika dan sopan santun yang menurut mereka tidak pernah ditunjukkan oleh Ahok. Selain itu, Ahok juga dinyatakan melanggar hingga 11 peraturan perundang-undangan dengan mengirimkan draft APBD DKI 2015 yang isi rinciannya berbeda dengan draft APBD yang telah disetujui oleh DPRD, kepada Kementerian Dalam Negeri.
Baca juga:
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
