- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Tingkat harapan dan kepuasaan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo semenjak pemilu presiden hingga Januari 2015 terus merosot hingga di atas 25 persen. Hal ini terutama karena kebijakan Jokowi, dan publik merasa belum terpenuhi ekspektasi mereka.
Menurut peneliti Lingkaran Survei Indonesia Adjie Alfaraby, dari survei yang dilakukan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan 100 hari Jokowi merosot hingga kurang dari 45 persen. Hanya 42,29 persen publik yang merasa puas dengan pemerintahan Jokowi.
Selain itu, ada tiga kebijakan dan satu kesan publik yang mempengaruhi turunnya tingkat harapan masyarakat.
Pertama, kebijakan menaikkan harga BBM ketika minyak dunia turun. Walaupun pada akhirnya BBM diturunkan, harga bahan pokok dan transportasi banyak yang tak kunjung turun.
Kedua, terlalu berlarut masalah Budi Gunawan, tersangka korupsi yang menjadi calon Kapolri.
Ketiga, kurang maksimal mencegah pelemahan atau kriminalisasi KPK.
Keempat, kesan belum menjadi "Panglima" tertinggi di pemerintahan.
Padahal menurut Adjie sesuai data LSI, dukungan Jokowi di pilpres sebesar 53,71 persen, dan harapan di bulan Agustus naik menjadi 71,73 persen. Namun, kepuasaan turun lagi pada akhir 2014 menjadi 44,94 persen ketika Jokowi menaikkan harga BBM. Pada Januari 2015, kepuasaan publik kembali turun jadi 42,29 persen setelah kasus KPK-Polri.
Selain itu, kaum hawa sebagai salah satu basis dukungan Jokowi pada pilpres lalu justru kini lebih banyak menuai kecewa, dibanding pemilih pria. Sebesar 54,55 persen pemilih perempuan tak puas dengan kinerja Jokowi, sementara level kepuasaannya hanya ada di level 39,77 persen.
Pemilih Laki-laki sendiri, prosentase ketidakpuasannya atas pemerintahan Jokowi ada di angka 52,87 persen, dan 44,83 persen menilai cukup puas dengan kinerja mantan gubernur Jakarta tersebut.
"Baik laki-laki maupun perempuan, di atas 50 persen yang tidak puas," jelas Adjie, Kamis 29 Januari 2015.
Publik di wilayah perkotaan dan pedesaan masih sama saja banyak yang menilai tidak puas atas kinerja mantan walikota Solo ini. Masyarakat Desa, menilai 57,14 persen tidak puas, dan hanya 33,33 persen saja yang menilai puas.
Sementara itu masyarakat perkotaan sebanyak 52,63 persen menilai tidak puas juga dengan kepemimpinan Jokowi. Sementara 24,11 persen lainnya menilai puas dengan kinerja pengusaha mebel ini.
"Ketidakpuasan publik di pedesaan karena belum ada program yang dirasakan langsung, sementara kebijakan menaikan BBM memberatkan hidup mereka", Kata Adjie.
Pengumpulan data yang dilakukan LSI ini dilakukan pada 26 - 27 Januari 2015 di 33 Provinsi di Indonesia, menggunakan quickpoll (smartphone LSI), dengan metode Multistage Random Sampling. Total jumlah responden yang dilibatkan sebanyak 1200 orang dengan margin of error kurang lebih 2,9%.
Mohammad Nadlir/ Jakarta
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
"Sudah jadi budaya di Indonesia."
