VIVAnews - Ikatan Keluarga Dewan (IKD) DPRD DKI Jakarta memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2014 dengan mengunjungi Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3, Ciracas, Jakarta Timur.
Panti sosial ini, dikelola oleh Dinas Sosial DKI Jakarta dan digunakan untuk menampung para manula terlantar yang terjaring dalam operasi penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilakukan oleh Satpol PP.
"Kunjungan ini merupakan wujud kecintaan kami sebagai anak-anak terhadap mereka, orang tua kami. Mereka adalah Oma dan Opa, pahlawan tanpa tanda jasa bagi kami, yang mengurus kami, anak-anak dan cucu-cucunya, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan," ujar Novi Prasetyo Edi Marsudi, istri Ketua DPRD DKI yang sekaligus merupakan ketua dari IKD, Senin, 22 Desember 2014.
Novi mengajak para istri dan keluarga dari anggota DPRD DKI bisa mencontoh ketegaran dan sikap tanpa pamrih penghuni panti.
Secara simbolis, Novi kemudian memberikan sumbangan sosial berupa barang-barang untuk melengkapi kebutuhan panti, serta uang tunai sebesar Rp5 juta kepada para pengurus panti.
Setelah itu, para anggota IKD sama-sama berbagi kebahagiaan dengan mengajak para lansia itu untuk bernyanyi, bermain, saling menari dan membagi-bagi hadiah doorprize.
Syahrul, salah satu pengurus panti, menyebutkan bahwa sebanyak 150 manula yang sebelumnya terlantar dan kini dirawat di panti sosial ini, merasa sangat bersyukur dan terhibur dengan kedatangan para istri anggota dewan.
Ia mengatakan bahwa berkat bantuan yang diberikan oleh Pemprov DKI, para manula itu kini terus terjamin kesejahteraan dan kesehatannya.
"Untuk perawatan kesehatan para manula, kami bekerjasama dengan Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) DKI agar mereka dibuatkan KTP dan bisa diuruskan untuk mendapat BPJS kesehatan. Sedangkan, apabila ada yang meninggal, kami bekerjasama dengan Diskamtam (Dinas Pemakaman dan Pertamanan) DKI agar mereka dimakamkan di TPU Tegal Alur," tambahnya.
Baca juga:
Denny JA: Saatnya Jalankan Politik Move On Usai Putusan MK
Pendiri lembaga survei LSI dan konsultan politik Denny JA mengungkapkan ada tiga alasan mengapa harus menjalankan politik move on usai putusan MK.
