Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Malang, Jawa Timur, memastikan taat dan mematuhi keputusan pimpinan pusat soal penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) partai itu.
Golkar Kabupaten Malang pun mendukung penyelenggaraan Munas di Denpasar, Bali, 30 November hingga 3 Desember 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Golkar Kabupaten Malang pun mendukung penyelenggaraan Munas di Denpasar, Bali, 30 November hingga 3 Desember 2014.
“Tidak ada istilah Munas yang dipaksakan karena DPP (Dewan Pimpinan Pusat) punya kewenangan. Mau besok atau kapan, kader yang di bawah ikut keputusan DPP,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang, Rendra Kresna, Jumat, 28 November 2014.
Rendra, yang juga Bupati Malang, mengimbau seluruh pimpinan Golkar di daerah agar juga mematuhi keputusan pimpinan pusat. Sebab keputusan penyelenggaraan Munas itu sah dan telah sesuai aturan Partai. Maka, setiap kader wajib mematuhinya.
Begitu juga siapa pun yang diberi amanat menjadi Ketua Umum, entah Aburizal Bakrie (ARB) atau tokoh lain, seluruh kader wajib menghormati dan tak boleh ada perselisihan. Sebab, Ketua Umum dipilih oleh seluruh pimpinan Partai Golkar se-Indonesia melalui Munas.
Rendra memastikan menghadiri Munas Golkar di Bali. Dia menyebut undangan sudah diterima dan siap berangkat memenuhi undangan itu.
Sebagai kader, Rendra mengaatakan akan datang dan memberikan suara sesuai dengan hati nurani. Masing-masing DPD kota/kabupaten lain juga punya pilihan sendiri. Mereka akan memberikan suara pada calon yang kredibel, memiliki kapabilitas dan berperan dalam membesarkan Partai Golkar.
Dia menjelaskan, kini ada tujuh calon Ketua Umum. Jumlah itu bisa jadi akan bertambah pada saat pemilihan nanti. “Tidak tunggal, ada tujuh calon yang bisa dipilih. Bahkan, mungkin jumlahnya bisa bertambah pada saat pemilihan nanti.”
Dia menyikapi kemelut di tubuh partai beringin itu adalah fenomena biasa dalam berpolitik. Berbeda pendapat, menurutnya, baik untuk kemajuan Partai. “Jangan sampai jadi yes man saja. Beda pendapat, sepanjang untuk kemajuan partai perlu dipelihara,” ujarnya. (ren)
Baca berita lain:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Tidak ada istilah Munas yang dipaksakan karena DPP (Dewan Pimpinan Pusat) punya kewenangan. Mau besok atau kapan, kader yang di bawah ikut keputusan DPP,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang, Rendra Kresna, Jumat, 28 November 2014.
