- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, mengatakan pihaknya telah menyiapkan gugatan intervensi untuk melawan tuntutan hukum kubu Suryadharma Ali (SDA) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kendati kerap mengklaim sebagai kubu yang sah, pria yang akrab disapa Romi itu menegaskan muktamar yang dilakukan SDA di Hotel Grand Sahid sejak Kamis lalu, jauh dari kecukupan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Demikian ungkap Romi di markas PBNU di daerah Kramat Sentiong, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 1 November 2014.
"Muktamar di Sahid sudah pasti ilegal. Karena mereka tidak memiliki alas hukum pelaksanaan AD/ART, tidak mengacu kepada UU Partai Politik dan dia tidak memiliki syarat kuorum sebagaimana yang ditentukan di dalam AD/ART itu, serta tidak punya izin penyelenggaraan dari polisi," paparnya.
Dia bahkan menegaskan ketua yang dihasilkan dari Muktamar VIII itu hanya sekedar ketua biasa saja. "Itu hanya ketua perkumpulan saja," kata dia.
Muktamar PPP akan berakhir malam ini dengan agenda penetapan ketum. Pada Jumat malam, sidang paripurna Muktamar berlangsung ricuh, lantaran nama Djan Faridz telah ditetapkan oleh pimpinan sidang sebagai calon tunggal.
Fernita Darwis selaku pimpinan sidang melihat respon dari sembilan juru bicara yang mewakili 29 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) sepakat untuk mendukung Djan.
Namun, penetapan nama Djan dianggap terlalu cepat, karena agenda sidang pada Jumat malam hanya berisi penerimaan laporan pertanggungjawaban dan demisioner SDA dari kursi ketum. (one)
Baca juga :
FIFA Terang-terangan Puji Timnas Indonesia
Peningkatan rangking Timnas Indonesia mendapatkan pujian dari Federasi Sepakbola Dunia (FIFA).
