Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews -
Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dossy Iskandar Prasetyo menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, sangat layak dan kompeten masuk ke dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Menurutnya, dari sisi rekam jejak saat aktif di Angkatan Bersenjara Republik Indonesia (ABRI), prestasi Wiranto tak perlu diragukan lagi.
"Komitmen keprajuritan jelas, karier militer jelas. Jenjang tidak aneh, berprestrasi, memiliki kemampuan manajerial," kata Dossy saat dihubungi VIVAnews, Sabtu 25 Oktober 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Komitmen keprajuritan jelas, karier militer jelas. Jenjang tidak aneh, berprestrasi, memiliki kemampuan manajerial," kata Dossy saat dihubungi VIVAnews, Sabtu 25 Oktober 2014.
Dossy menampik bahwa Wiranto terlibat masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia pada reformasi 1998. Dia menilai tuduhan tersebut hanya cerita lama yang terus diulang-ulang dan dibesar-besarkan.
"Untuk proses pelanggaran HAM, sebagai pelaku sudah diselesaikan secara hukum lewat peradilan. Pak Wiranto tidak pernah diundang," ujarnya.
Bahkan pada saat itu, lanjut Dossy, Wiranto yang merupakan Panglima ABRI tidak menggunakan jabatannya untuk mengambil keuntungan. Ketika kesempatan menduduki kursi presiden terbuka lebar, Wiranto justru memilih untuk fokus pada keamanan negeri dan melupakan rivalitas menjadi presiden.
"Pada 1998, dua hari negara stabil. Bagaimana dengan negara-negara lain yang terjadi kerusuhan seperti Suriah? Pak Wiranto melihat ada kejadian (rusuh) justru ikut prihatin," imbuhnya.
Dossy melanjutkan, untuk karier kepartaian, prestasi Wiranto tak bisa dipandang sebelah mata. Tercatat, dia adalah pemenang konvensi calon presiden dari Partai Golkar pada 2004, lalu pada 2009 menjadi calon wakil presiden dari Jusuf Kalla.
"Tidak ada persoalan yang mendasar. Masuk kabinet dipilih oleh Presiden yang dipilih rakyat.
Clear.
Pemimpin Hanura, mengantarkan partai ini dipercaya oleh rakyat. Kami lolos pemilu dua kali," ucapnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dossy menampik bahwa Wiranto terlibat masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia pada reformasi 1998. Dia menilai tuduhan tersebut hanya cerita lama yang terus diulang-ulang dan dibesar-besarkan.
