Jokowi Wujudkan Saja Janjinya, Tak Ada Pemakzulan

VIVAnews - Senin, 20 Oktober 2014, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melantik Joko Widodo (Jokowi) dan Muhammad Jusuf Kalla (JK) sebagai pasangan presiden dan wakil presiden periode 2014-2019.

Sebelumnya, beredar kabar, MPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP) tidak akan melantik Jokowi-JK yang notabene didukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Tak hanya itu, MPR juga diisukan akan memakzulkan pasangan Jokowi-JK di tengah jalan.

Namun, kabar miring itu ditepis Ketua MPR, Zulkifli Hasan. Ia mengatakan, pelantikan presiden dan wakil presiden merupakan amanat konstitusi. Pelantikan itu merupakan ujian bagi MPR. Ia juga membantah kecurigaan sejumlah kalangan yang menyatakan, MPR akan menjegal dan memakzulkan Jokowi–JK di tengah jalan.

Zulkifli Hasan terpilih sebagai ketua MPR RI melalui pemungutan suara yang dilakukan pada Rabu, 8 Oktober 2014.

Nama Zulkifli masuk dalam usulan paket pimpinan MPR dalam Koalisi Merah Putih (KMP), yakni Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR, Wakil Ketua MPR Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta Odang (DPD).

Di tengah kesibukannya menyiapkan pelantikan, Nur Eka Sukmawati dan Syahrul Ansyari dari VIVAnews mewawancarai politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Wawancara dilakukan di ruang kerja Zulkifli Hasan di Gedung DPR/MPR, Jakarta. Wawancara dilakukan dalam dua kesempatan yang berbeda. Demikian petikan wawancaranya.

Bagaimana perasaan Anda terpilih menjadi ketua MPR?
Perasaannya tentu berat. Karena tugasnya berat, di tengah hiruk pikuk kompetisi KMP dan KIH. Di tengah isu yang tidak benar bahwa MPR akan menggagalkan pelantikan, MPR tidak melantik, MPR menjegal, pokoknya isu yang seram-seram.

Sebenarnya dari mana isu tersebut?
Saya nggak tahu dari mana isu itu.

Anda maju sebagai ketua MPR atas inisiatif pribadi atau mandat partai dan koalisi?
Saya nggak pernah bercita-cita jadi ketua MPR. Saya dicalonkan itu jam 9 malam, sudah paripurna baru dicalonkan jadi kandidat ketua MPR. Itu hasil pembicaraan para ketua umum partai. Saya diminta pak Hatta Rajasa, Ketua Umum PAN. Karena ini perintah dan demi kepentingan bangsa dan negara, maka nggak ada kata tidak harus siap.

Awalnya kursi ketua MPR itu untuk siapa?
Harusnya Demokrat, haknya Demokrat.

Ada deal khusus antarpetinggi partai?
Nggak ada. Wong kita ini nggak kepengen jadi ketua. Bahkan saya menolak. Jangan dong, kami ini partainya nomor lima, masa ketua.

Jadi sempat menolak?
Nolak saya. Nanti kalau kalah kan dihujat orang banyak.

Apa yang akan Anda lakukan setelah menduduki kursi ketua MPR?
Dalam waktu dekat ini kita harus menyukseskan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih sesuai dengan ketentuan Komisi Pemilihan Umum. Menurut UUD 1945, kewajiban MPR untuk melantik. Itu prioritas pertama. Kalau itu nggak jalan, maka semua nggak jalan. Jadi itu dulu, nanti kalau pelantikan sukses baru kita melangkah berikutnya.

Kenapa?
Pelantikan adalah soal kita, wajah Indonesia. Tidak ada pilihan lain, harus sukses. Karena pelantikan ini akan menjadi tonggak bagi sejarah demokrasi di Tanah Air. Kalau ini nggak sukses, nggak ada yang sukses lagi, nggak punya presiden kita.

Bagaimana persiapannya?
Insya Allah lancar. Sepuluh fraksi tambah satu kelompok DPD akan menyukseskan.

Siapa saja yang akan diundang?
Semua akan kita undang. Mantan presiden, wakil presiden, kementerian dan lembaga, ketua-ketua umum partai.

Selain itu?
Acara ini juga akan dihadiri tamu-tamu negara sahabat, ASEAN, perdana menteri Australia, menteri luar negeri Amerika Serikat, Jepang, Korea. Jadi banyak negara sahabat yang akan kita undang untuk menghadiri acara pelantikan.

Apa harapan Anda dengan mengundang mereka?
Ini momentum bagi kita untuk menunjukkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia bahwa Indonesia sudah maju dalam proses demokrasi. Boleh kita bersaing, berbeda. Tapi kalau sudah menyangkut Indonesia, kebangsaan, pemimpin Indonesia itu satu. Momentum yang baik ini untuk kita bersatu, agar timbul ketentraman, kepercayaan dari luar, bisa terus mendapat investasi, kita berharap ekonomi tumbuh, pada akhirnya rakyat kitalah yang akan diuntungkan.

Ada isu MPR tidak akan menggelar pelantikan?
Saya berharap rakyat jangan mudah terpancing terhadap isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Boleh berbeda, boleh berkompetisi, bukan jegal menjegal. Berkompetisi, ada areanya. Tapi aturannya ada UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Jadi kalau pelantikan tidak sukses atau diboikot itu melanggar konstitusi.

Apakah anggota DPR wajib hadir?
MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD, ya mereka harus datang.

Selain pelantikan presiden. Apa program MPR yang lain?
Kita harus penuhi janji kita kepada negeri ini. Janji UUD 1945, janji Bhineka Tunggal Ika, janji NKRI, janji Pancasila. Jadi tidak hanya pilar atau semboyan tetapi janji komitmen yang harus kita laksanakan dan penuhi.

Upaya MPR untuk mendamaikan KIH dan KMP?
Kemarin ketemu pak Jokowi, Ketua DPD, Ketua DPR. Ketemu bu Mega. Kemarin ketemu di ulang tahun KMP ada Pak Aburizal, Pak Prabowo, Pak Amien Rais, Pak Akbar Tandjung, Pak Hatta. Ya itu maksudnya (rekonsiliasi). Biar sejuk. Boleh berbeda tapi bersahabat.

Apa nantinya akan ada pertemuan rutin antara pemerintah dan MPR?
Kita upayakan setiap bulan.

Kenapa?
Kalau kamu marah sama saya, kalau ketemu kan marahnya berkurang 30 persen. Tapi kalau kamu marah tapi nggak ketemu justru marahnya bertambah. Jadi silaturahmi dan komunikasi politik itu penting. Ada perbedaan dicari kesamaannya. Ada salah paham dihilangkan salah pahamnya, makanya perlu ketemu.

Kapan?
Kapan saja ketemu saya siap. Posisi MPR itu kan tinggi harusnya didatangi, tapi bila perlu saya datang nggak apa-apa selama itu untuk kebaikan bangsa.

Beberapa tahun belakangan ini marwah MPR sepertinya berkurang. Tanggapan Anda?
Marwah nggak berkurang, tapi memang berbeda antara MPR sekarang dengan yang dulu, jadi jangan disamakan. Kalau dulu MPR bisa mengangkat presiden, memberhentikan presiden, menetapkan GBHN. Kalau sekarang tidak lagi. Karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. UUD 1945 sudah diamandemen, sudah ada ketetapannya, jadi nggak bisa mundur lagi.

Ada usulan agar presiden kembali dipilih MPR?
Nggak mungkin dikembalikan lagi ke MPR kalau sudah dipilih langsung oleh rakyat. Jadi nggak bisa lagi MPR seperti dulu.

Ada usulan agar konstitusi diamendemen lagi agar MPR kembali menjadi lembaga tertinggi?
Kami belum pernah membahas, belum pernah rapat, dan belum pernah menerima usulan apapun.

Bagaimana dengan harmonisasi MPR, DPR, DPD?
Kita ketemu itu kan itu maksudnya, bertemu pak Irman Gusman, Setya Novanto, dan pak Jokowi, agar mengoptimalkan peran masing-masing lembaga.

Bagaimana dengan DPD?
Optimalisasi peran DPD akan kita lakukan

Terkait stigma negatif karena MPR dan DPR dikuasai KMP?
Kok negatif, kan harusnya stigma positif. Biar parlemennya kuat, pemerintahannya kuat, akhirnya tidak bisa main-main, dan rakyat yang akan diuntungkan. Kenapa kalau KMP menang kok negatif.

Apa yang akan Anda perbaiki dari kepemimpinan MPR sebelumnya?
Tidak ada yang perlu dikoreksi, tapi diperkuat dan diteruskan. Perjuangan itu nggak cukup lima tahun. Ada rekomendasi pimpinan lama agar MPR mengadakan sidang paling kurang setahun sekali untuk menyampaikan laporan kemajuan lembaga-lembaga tinggi negara. DPD, MA, MK, BPK. Saya kira itu nanti akan kita tindak lanjuti. Kedua, Kajian mengenai konstitusi. Itu juga akan kita tindaklanjuti. Ketiga, melakukan sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika agar itu jadi budaya, menjadi perilaku, tidak cuma slogan.

Bagaimana dengan kecurigaan sebagian kalangan MPR akan menjegal pemerintahan Jokowi–JK?
Kita harap pak Jokowi wujudkan saja janji-janji kampanyenya, program pro rakyat laksanakan, Insya Allah semuanya lancar. Kalau DPR kuat, pemerintah kuat, rakyat yang diuntungkan. Tapi kalau DPR lemah, dan pemerintah salah dibiarkan saja rakyat yang rugi. Jadi kalau kerja baik dan program pro rakyat kalau nanti dijegal, rakyat yang marah. Tidak ada yang ingin menjegal.

Anda diusung KMP, apakah nanti di tengah jalan ada usaha pemakzulan presiden?
Insya Allah tidak ada. Sulit, mustahil. Sistem yang sekarang sulit sekali. Dapat dikatakan mustahil kecuali presiden melanggar UU atau melakukan pidana. Untuk menjatuhkan atau impeachment seorang presiden itu memangnya gampang. Ketua RT saja nggak bisa dijatuhkan apalagi presiden. Harus ada 3/4 anggota dewan, harus ada pelanggarannya apa, harus disetujui Mahkamah Konstitusi, jalannya harus panjang. Masyarakat tidak usah khawatir. (adi)

Halaman Selanjutnya

Anda maju sebagai ketua MPR atas inisiatif pribadi atau mandat partai dan koalisi?Saya nggak pernah bercita-cita jadi ketua MPR. Saya dicalonkan itu jam 9 malam, sudah paripurna baru dicalonkan jadi kandidat ketua MPR. Itu hasil pembicaraan para ketua umum partai. Saya diminta pak Hatta Rajasa, Ketua Umum PAN. Karena ini perintah dan demi kepentingan bangsa dan negara, maka nggak ada kata tidak harus siap.