Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Asosiasi pengembang Real Estate Indonesia (REI) mengusulkan agar pemerintah mengubah kriteria rumah yang bisa menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), atau rumah bersubsidi.
Selama ini, pemerintah memberikan batasan harga rumah murah ini. Harganya pun dipatok berbeda-beda di setiap provinsi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Selama ini, pemerintah memberikan batasan harga rumah murah ini. Harganya pun dipatok berbeda-beda di setiap provinsi.
Sistem pembatasan harga ini, menurut Ketua DPP REI, Eddie Hussy, kepada
VIVAnews
, Selasa 30 September 2014, membuat pergerakan pengembang terbatas.
"Kami akan usulkan rumah subsidi itu jangan dipatok harganya, tetapi luasannya," katanya.
Alasannya, menurut Eddie, karena harga tanah di daerah-daerah sangatlah variatif. Sehingga, kadang harga yang ditentukan tidak bisa diterapkan di lapangan.
Menurutnya, biarkan saja pasar yang menentukan harganya. Pemerintah, tambahnya, juga harus menyediakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengontrol harga rumah dengan cara terus memasok rumah murah.
"Lahannya saat ini sulit sekali, dan jika ada, harganya tidak sesuai. Penyesuaian harga pun selalu terhambat, karena beda persepsi dengan pemerintah," katanya.
Dia mengungkapkan, sebenarnya anggota REI banyak membangun rumah sederhana. Namun, sebagian yang dibangun tidak bisa dikreditkan karena dana FLPP yang dimiliki pemerintah terbatas. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sistem pembatasan harga ini, menurut Ketua DPP REI, Eddie Hussy, kepada
