- ANTARA/Khijul
VIVAnews - Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. Keduanya pernah berpasangan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan presiden 2009 lalu.
Meski berhasil dikalahkan pasangan capres-cawapres Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, hanya dalam satu putaran pada pilpres 2009 lalu. Namun, ketokohan keduanya, terutama di partai masing-masing masih cukup kuat. Bahkan, akhir-akhir terlihat semakin kokoh.
Bahkan, usai Pemilihan Presiden 2014, yang telah menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, posisi Megawati di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Prabowo di Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tak tergoyahkan.
Meski tak lagi terbilang muda, Megawati bersama dengan PDIP dan Prabowo bersama dengan Partai Gerindra masih akan mewarnai dinamika politik Indonesia ke depan.
Pernyataan-pernyataan dan manuver-manuver yang telah, sedang, dan akan mereka lakukan, sedikit banyak masih akan mewarnai perjalanan sejarah bangsa ini.
Mega dan PDIP
Megawati kembali diusulkan menjabat sebagai Ketua Umum PDIP oleh sejumlah kadernya. Usulan itu muncul, saat Rapat Kerja Nasional PDIP di Marina Convention Centre Semarang, Sabtu 20 September 2014 lalu.
"Ada sebuah aspirasi berbicara mengenai ketua umum, karena itu adalah hak di kongres. Tapi bukan berarti dilarang, karena sebagai sebuah aspirasi yang nanti akan menjadi sebuah rekomendasi. Jadi, karena nanti seluruh peserta rakernas saat ini menyatakan kesetujuan saya untuk menjadi ketum lagi," kata Megawati.
Megawati pun tidak bisa menolak usulan itu. Apalagi, usulan itu muncul dari kader yang berasal dari tiga pilar, yakni eksekutif, legislatif, dan struktur partai. "Maka itu, sebenarnya sudah merupakan suatu hasil yang kuorum," ujarnya.
Dalam waktu dekat, menurutnya, aspirasi dari sejumlah kader yang menunjuknya menjabat kembali menjadi ketua umum akan dibawa ke kongres. Dalam kongres itu, Megawati akan langsung dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDIP periode 2015-2020.
"Ya gampang, nantinya dibawa ke kongres untuk segera dilakukan pengukuhan. Sehingga, kongres nanti sifatnya, saya sebagai penanggungjawab kongres," katanya.
Alasan Mega menerima kembali pencalonannnya, agar dia bisa bersinergi dengan pemerintahan Presiden Terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla hingga lima tahun mendatang.
"Saya melihat ke depan, ini terutama untuk membantu Presiden Pak Jokowi yang Insya Allah dilantik pada 20 Oktober mendatang," katanya.
Menurut Mega, dengan menjadi ketua umum PDIP diharapkan bisa menopang pemerintahan dan program kerja pemerintahan mendatang. Sehingga, dibutuhkan figur ketua umum PDIP yang telah mengerti betul organisasi kepartaian. Apalagi, hingga lima tahun mendatang PDIP menjadi partai pemerintah.
"Saya melihat, ada hal-hal yang perlu dilanjutkan yang membutuhkan seorang ketum mengerti baik sebagai ketua organisasi sebuah partai," ujarnya.
Pengalamannya menjadi Presiden ke-5 RI pun, menurut Mega, menjadi faktor dia akan mampu mendampingi pemerintahan Jokowi-JK lebih maksimal. Terlebih, untuk menyelesaikan pekerjaan rumah warisan pemerintahan Presiden SBY.
"Saya pernah jadi presiden sekali. Sehingga, ini bisa bersinergi bagaimana cara untuk dalam lima tahun ini bisa membuat banyak kemajuan di Indonesia," ujarnya.
Mega mengakui, Jokowi adalah salah satu kader yang mengusulkan dan mendesaknya untuk kembali memimpin partai lima tahun mendatang.
“Enggak tahu, ya, ini (Jokowi usulkan Megawati) tiba-tiba inspirasinya apa. Memang saya kaget juga, kebetulan saya lagi makan salak hampir saja ketelan bijinya," katanya.
Namun, Mega tetap menerima usulan Jokowi yang disampaikan melalui Rakernas. "Ini merupakan sebuah dukungan yang luar biasa dari seluruh struktur anggota dari simpatisan PDIP," ujarnya.
Regenerasi partai
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Tengah, Heru Sudjatmiko, membantah partainya tidak mengenal adanya regenerasi kepartaian, setelah meminta Megawati Soekarnoputri kembali menjadi ketua umum pada Rakernas Sabtu 9 September 2014 lalu.
Heru menganggap, usulan 33 DPD se-Indonesia untuk meminta Megawati menjadi ketua umum PDIP sudah melalui pertimbangan matang. Terlebih, Megawati dianggap sebagai figur partai yang disegani.
"Kalau tidak ada regenerasi itu salah memahami. Karena Bu Mega adalah tokoh yang disegani. Termasuk, kebijakan-kebijakan beliau yang tepat, utamanya masalah Pilpres kemarin, " katanya.
Heru mengatakan, kebijakan-kebijakan Megawati selama ini sudah mencerminkan regenerasi dalam PDIP. Bahkan, masalah regenerasi menjadi acuan partai dalam berkiprah di politik.
"Munculnya kader muda Pak Jokowi jadi capres kemarin sebagai bukti. Contoh lain, Pak Ganjar Pranowo dari PDIP yang jadi gubernur masih muda, " ujarnya.
Dikukuhkannya Megawati untuk menjabat kembali menjadi ketua umum, menurut Heru, berawal sejak Minggu 14 September 2014 lalu. Di mana, seluruh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan 33 Ketua DPD dan Gubernur PDIP se-Indonesia berkumpul di kediaman Megawati di Bogor.
"Kita memang bahas Rakernas ini. Tetapi, pembicaraan mengerucut, agar Bu Mega jadi ketua umum," katanya.
Permintaan kepada Megawati itu bukanlah tanpa alasan. Menurut sejumlah petinggi partai, di masa transisi maka partai harus solid. Apalagi, PDIP saat ini menjadi partai pemerintah.
"Maka, tadi saya pidato dan sampaikan, memohon kepada Bu Mega jadi Ketum melalui kongres 2015 kembali," ujar Wakil Gubernur Jawa Tengah itu.
Heru juga membantah, jika usulan itu hanya muncul dari Presiden Terpilih Joko Widodo. Usulan itu, menurutnya, juga muncul dari pertemuan 33 DPD se-Indonesia di rumah kediamannya di Semarang, Jumat 19 September 2014 dini hari.
"Pertemuan itu dipimpin oleh Ketua DPD NTT. Termasuk, gubernur dan wagub dari PDIP. Kebetulan, saya ditugasi merumuskan hasil pertemuan tadi malam," katanya.
Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo, menambahkan penujukan langsung Megawati sebagai ketua umum memang tidak diagendakan dalam Rakernas. Ada beberapa rekomendasi Rakernas yang ada akan dipertajam dalam keputusan Kongres. Salah satunya adalah usulan jabatan ketua umum.
Menurut Tjahjo, keputusan mengusung Megawati jadi ketua umum adalah kesepakatan 33 ketua DPD (setingkat provinsi) PDIP, setelah menyerap aspirasi kader di wilayahnya masing-masing.
"Mereka memang meminta Kongres tahun depan, Ibu Megawati dapat ditetapkan sebagai Ketua Umum PDIP. Maka, apa pun aspirasi itu direspons positif," katanya.
Salah satu orang yang menginginkan agar Mega kembali menjadi Ketua Umum PDIP menurut Tjahjo adalah Presiden Terpilih Joko Widodo. Tjahjo mengungkapkan, hal itu karena Jokowi ingin lebih diperhatikan oleh partai ketika menjalankan pemerintahan hingga lima tahun mendatang.
"Di samping permintaan DPD, memang kemarin dalam paparan Pak Jokowi beliau ingin ada perhatian, ada dukungan dari partai. Maka Jokowi melempar Ibu Mega tetap memimpin partai ini lima tahun ke depan," katanya.
Perhatian tersebut, kata Tjahjo agar PDIP yang dipimpin Megawati bisa membantu memuluskan program kerjanya selama lima tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden.
Meski begitu, kata Tjahjo, pembahasan lebih lanjut mengenai penetapan kembali Megawati sebagai ketua umum akan dibahas lebih lanjut dalam forum Kongres tahun 2015 mendatang.
"Itu hanya beberapa rekomendasi Rakernas. Tentunya nanti kita pertajam dalam keputusan Kongres," kata dia.
Selain itu, pandangan umum 33 ketua DPD dalam rapat tadi malam di rumah Ketua DPD Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko, selain Megawati menjadi ketua umum, ada satu butir keputusan lainnya yaitu mendukung sepenuhnya pemerintahan Jokowi-JK, terhitung sejak 20 Oktober 2014.
"Maka PDIP akan konsisten melaksanakan, mengamankan, dan mendukung kebijakan-kebijakan pro rakyat pemerintahan Jokowi-JK," kata Tjahjo.
Sementara itu, ketika disinggung masalah regenerasi, Tjahjo menekankan bahwa usulan Megawati sebagai ketua umum bukan berarti tak ada regenerasi dalam PDIP.
Menurutnya, regenerasi partainya tidak bisa diukur hanya dalam jajaran ketua umum saja, namun di semua tingkatan. Misalnya, regenerasi itu terjadi di tingkat pengurus cabang, ketua DPD, dan ketua DPRD tingkat kabupaten kota.
"Di sana banyak yang muda-muda. Pengertian regenerasi jangan dilihat dari satu struktur saja, tetapi secara komprehensif," ujarnya.
Menurutnya, jabatan ketua umum yang diemban Megawati tidak bisa dilihat hanya sebagai struktur saja, tetapi sebuah perjuangan panjang bagaimana membangun sebuah partai.
"Ini proses perjuangan, ada proses sejarah sejak PNI sampai PDI Perjuangan yang dibidani Bu Mega dan senior-senior, sampai kongres keempat yang akan diselenggarakan April tahun depan," kata Tjahjo.
Tjahjo menegaskan, partainya akan terus lekat dengan Proklamator RI Sukarno. Karena itu, posisi Ketua Umum kembali dijabat Megawati Soekarnoputri pada tahun 2015.
"PDIP jangan dilepaskan dari trah (keturunan) Bung Karno," katanya.
Menurutnya, PDIP harus terus dipimpin oleh klan Bung Karno karena partai berjuluk Moncong Putih itu masih membutuhkan figur sang Bapak Pendiri Bangsa. Tambah Tjahjo, hal itu hanya ada pada keturunan Bung Karno. "Sampai detik-detik ini, PDIP masih perlu perekat."
Menanggapi regenerasi bagi kader-kader potensial tapi bukan berasal dari kerabat Soekarno, Tjahjo mengatakan, ada banyak posisi di PDIP, seperti posisi sekjen dan ketua di pimpinan pusat. "Orang lain (yang bukan keturunan Bung Karno) mentok Sekjen saja cukup," katanya.
Namun, ujarnya, PDIP tak akan membatasi kader-kader potensial untuk terus berkembang. Jabatan sekjen setiap lima tahun selalu berganti, begitu juga jabatan-jabatan lainnya.
Ia meminta, PDIP tidak disamakan dengan partai lain yang siapa pun bisa menjadi ketua umum. Tjahjo menyebut partainya adalah partai khas. Ia pun membandingkan dengan beberapa partai di negara lain, seperti partai Ghandi di India dan Benazir Bhutto di Pakistan.
"Masalah regenerasi jangan diukur dengan ukuran yang tua diganti yang muda. Sebab, regenerasi juga bisa berarti yang muda diganti yang tua," ujarnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan sosok Megawati adalah satu-satunya tokoh pemersatu PDIP. "Di tingkat pusat sampai daerah, sekarang adalah pemersatu. Tanpa Bu Mega, enggak bisa seperti ini.”
Menurut dia, sampai sekarang agak sulit mencari tokoh ketua umum selain Megawati. "Bu Mega mudah-mudahan diberi umur panjang," ujarnya.
Prabowo dan Gerindra
Sementara itu, Prabowo ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Gerindra untuk menggantikan posisi Suhardi, yang wafat beberapa hari lalu. Penunjukan Prabowo ini, dilakukan melalui Kongres Luar Biasa yang digelar Sabtu 20 September 2014 lalu di Nusantara Polo Club, Gunung Putri, Bogor.
"Pak Prabowo akan merangkap jabatan, sebagai ketua dewan pembina dan ketua umum," kata Sekertaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani kepada VIVAnews.
Muzani mengatakan, penunjukan Prabowo sebagai ketua umum ini merupakan aspirasi dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC), DPD, dan DPP. "Mereka umumnya meminta jabatan ketua umum dirangkap oleh Pak Prabowo," ujarnya.
Dalam kongres luar biasa selain dihadiri DPC, DPD, dan DPD, juga dihadiri anggota dewan pakar dan anggota dewan pembina. Prabowo akan menjabat sebagai ketua umum hingga diselenggarakannya kongres bersama yang akan memilih ketua umum baru.
Tak hanya pemilihan ketua umum, kongres luar biasa ini juga akan melakukan diskusi dengan seluruh kader Partai Gerindra mengenai situasi politik saat ini. "Diskusi ini dilakukan dari sore hingga malam," kata Muzani.
Ketua Umum Partai Gerindra sebelumnya, Suhardi, wafat pada 28 Agustus 2014 lalu di RS Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. Dia wafat, karena sakit infeksi paru-paru yang dideritanya. Suhardi dimakamkan di Kompleks Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Prabowo mengaku bangga karena partainya yang baru berusia enam tahun bisa menjadi partai terbesar ketiga setelah PDIP dan Partai Golkar.
Dia menilai, pertumbuhan partainya yang luar biasa ini karena mesin partainya bekerja optimal. Meskipun, ada satu kekurangannya.
"Kita kurang duitnya saja. Banyak yang bilang, kalian (kader) terima uang dari atas. Saya tanya, kalian terima uang ngak dari Jakarta?" tanya Prabowo pada peserta Kongres Luar Biasa Gerindra di di Nusantara Polo Club, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 20 September 2014 lalu.
Ribuan kader yang merupakan pengurus DPP, DPD, hingga DPC se-Indonesia ini pun kompak menjawab. "Tidak. Tidak Terima," kata mereka.
Prabowo mengatakan, dia sengaja tak memberikan uang kepada kadernya karena menginginkan partainya mempunyai basis yang kuat. "Kita ingin bangun partai kader dari bawah. Kita bukan politisi, kita pejuang politik," tegasnya.
Purnawirawan bintang tiga ini mengaku punya strategi khusus yang dilakukan oleh para petinggi Partai Gerindra, sehingga mesin partai bekerja optimal. Dia mengklaim, strateginya tidak mudah dipahami oleh orang lain.
"Banyak yang tidak mengerti Gerindra, terutama elite. Sebetulnya, terima kasih juga jadi tidak dimengerti, karena kerjanya enak. Kalau banyak dimengerti, nanti dicotek," katanya.
Mantan Danjen Kopassus ini juga berterima kasih kepada semua kader yang telah berjuang selama enam tahun terakhir, sehingga sukses membawa Partai Gerindra menjadi partai papan atas.
"Ini keberhasilan, karena jarang ada partai yang bisa naik 200 persen dalam waktu enam tahun. Kita punya jabatan di DPRD di 28 provinsi lebih. Terima kasih telah berjuang untuk Partai Gerindra," ujarnya.
Seperti diungkapkan Ahmad Muzani, seluruh peserta Kongres Luar Biasa menyepakati Prabowo menjabat Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Kongres itu diikuti pimpinan partai di tingkat provinsi dan kota/kabupaten se-Indonesia.
Muzani menjelaskan bahwa Prabowo akan melaksanakan tugas sebagai Ketua Umum hingga terselenggara Kongres pertama. Tugas Prabowo dalam waktu dekat adalah menyiapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai Gerindra dan mensolidkan semua kekuatan. Perubahan AD-ART itu merupakan prioritas.
"Setelah selesai AD-ART, kita akan menjalankan Kongres. Rencananya tahun 2015," katanya.
Usai pemilihan, Prabowo akan mengumpulkan semua legislator terpilih Partai Gerindra dari tingkat DPR RI, DPRD provinsi hingga DPRD kota/kabupaten.
"Kita punya 2.183 anggota legislatif di 31 provinsi. Pak Prabowo akan memberikan arahan partai lima tahun ke depan," ujarnya
Muzani menambahkan pada kader partainya memilih Prabowo untuk menggantikan Suhardi bukan tanpa alasan.
"Alasan utama Pak Prabowo terpilih, agar kesolidan partai tetap terjaga dan menjadi lebih guyub," kata Muzani di Nusantara Polo Club, Krangan, Bogor, Jawa Barat, Sabtu lalu.
Muzani menambahkan, atas dasar itu Prabowo terpilih secara aklamasi oleh 33 DPD dan 500 DPC pada saat Kongres Luar Biasa. Dengan terpilihnya sebagai ketua umum, artinya Prabowo merangkap dua jabatan. Jabatan lainnya adalah ketua dewan pembina Partai Gerindra.
Menurut Muzani, bahkan ada yang meminta Prabowo menjadi ketua umum seterusnya setelah Suhardi meninggal dunia. "Bahkan, DPD dan DPC ingin beliau terus menjadi Ketum," kata Muzani.
Namun Prabowo menolaknya. Dia ingin memberi ruang bagi kader Gerindra lainnya untuk memimpin partai berlambang kepala garuda ini ke depan.
"Beliau tidak ingin lama menjadi ketua umum. Beliau hanya akan mengantarkan hingga Kongres dilakukan setelah revisi AD/ART pada 2015," katanya.
PDIP ucapkan selamat
PDIP mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Gerindra.
"Saya sebagai Sekjen PDIP mengucapkan selamat kepada Gerindra yang menetapkan Pak Prabowo sebagai ketua umum," kata Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo, di sela Rapat Kerja Nasional PDIP di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu lalu.
Tjahjo berpendapat, PDIP dan Gerindra tidak pernah ada masalah. Terlebih, sebelumnya dua partai tersebut pernah bekerja sama dalam Pilpres tahun 2009 dan Pemilukada DKI Jakarta tahun 2012. Ia, bahkan menyebut Prabowo memiliki kesamaan visi memperjuangkan pemikiran dan cita-cita Soekarno.
Menurutnya, seluruh komponen bangsa, termasuk semua partai politik, bertanggung jawab membangun bangsa dengan semangat gotong-royong.
Ia menolak berkomentar banyak, saat ditanya kepemimpinan Prabowo di Partai Gerindra bakal menjadi gangguan bagi PDIP dalam mengawal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Saya kira itu hak politik masing-masing. Kami tidak intervensi dan mengurusi partai lain. Tetapi, semua partai punya tanggung jawab moral untuk membangun bangsa."
Hingga kini, Tjahjo menambahkan, komunikasinya PDIP dengan Partai Gerindra masih baik. "Komunikasi dengan Partai Gerindra baik. Cuma kemarin, calon yang berbeda," katanya.
Peringatan bagi partai
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro mengatakan terpilihnya Prabowo dan pencalonan kembali Mega sebagai ketua umum menunjukkan tidak terjadinya regenerasi di internal partai.
"Kita memilih sistem demokrasi, karena menginginkan regenerasi. Baik pada tingkat pimpinan nasional maupun di internal partai politik," ujarnya ketika dihubungi VIVAnews, Minggu 21 September 2014.
Menurut Siti, harus terjadi regenerasi di internal partai, tidak hanya di PDIP maupun Partai Gerindra, tetapi juga di internal partai-partai lain yang menjadi peserta Pemilu 2014 lalu.
"Mereka yang sudah berusia kepala enam, perlu digantikan oleh minimal kader-kader yang berusia kepala empat," katanya.
Siti mengatakan, regenerasi di internal partai harus segera didorong agar tidak terjadi stagnasi. Dia mengingatkan, banyaknya politisi 'kutu loncat' di berbagai partai terjadi, karena ketidakmampuan partai mengakomodasi dinamika-dinamika yang terjadi di internal organisasi maupun gejolak di internal kader-kadernya.
Sebagai pilar utama demokrasi, parpol menurut Siti, harus menumbuhkembangkan tradisi demokrasi di internalnya terlebih dahulu. Tokoh-tokoh senior seperti Megawati, Prabowo hingga SBY di Partai Demokrat cukup hanya menjadi perekat dan pemersatu saja.
"Serahkan dinamika partai dan jabatan-jabatan strategis kepada anak-anak muda, agar kehidupan politik kita juga lebih bergairah," ujarnya. (asp)
