Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVAnews -
Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik, menyatakan instansinya telah menyerahkan 557 nama anggota DPR kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk mendapatkan surat keputusan resmi. Dari semua nama yang disampaikan kepada presiden, dua di antaranya sempat menyusul yaitu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Awalnya kami mengirim 555 nama, kemudian kemarin DPP PDIP telah mengganti nama yang sebelumnya belum masuk dari nama-nama tersebut. Namun kini dua nama itu sudah kami kirimkan juga kepada Presiden untuk SK-nya agar segera diterbitkan. Jadi total semua sudah 557 nama," kata Husni di kantornya, Jakarta, Jumat 19 September 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Drama Penalti Diulang Justin Hubner hingga Penalti Gagal Bikin Deg-degan Suporter Timnas
"Awalnya kami mengirim 555 nama, kemudian kemarin DPP PDIP telah mengganti nama yang sebelumnya belum masuk dari nama-nama tersebut. Namun kini dua nama itu sudah kami kirimkan juga kepada Presiden untuk SK-nya agar segera diterbitkan. Jadi total semua sudah 557 nama," kata Husni di kantornya, Jakarta, Jumat 19 September 2014.
Selain itu, lanjut Husni, masih ada tiga nama yang belum masuk sebagai anggota dewan terpilih lantaran masih dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi. Namun, ia enggan menyebutkan asal partai tiga nama itu.
"Tiga nama lagi belum masuk, yaitu dari daerah Maluku Utara karena masih menunggu putusan MK. Saya belum bisa menyampaikan kerena belum ada putusan MK," ujarnya.
Husni menjelaskan, ketiga anggota dewan terpilih daerah pemilihan Maluku Utara yang belum masuk daftar KPU itu kini masih menunggu putusan MK. Dalam kasus itu, MK mengeluarkan putusan sela untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU)
"Mereka belum bisa dilantik karena belum ada putusan final, sehingga kami belum bisa mengajukan," terangnya.
Husni berharap, sebelum tanggal 1 Oktober tiga nama dari Maluku Utara itu sudah memiliki putusan final dari MK. Sehingga bisa segera ditindaklanjuti.
Sebelumnya diberitakan,
. Salah satu alasannya adalah karena mereka menjadi tersangka dalam kasus hukum.
"Yang tersangka 3 orang, KPU minta presiden untuk menangguhkan peresmiannya," kata Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat dikonfirmasi
VIVAnews.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain itu, lanjut Husni, masih ada tiga nama yang belum masuk sebagai anggota dewan terpilih lantaran masih dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi. Namun, ia enggan menyebutkan asal partai tiga nama itu.
