Pengusaha Berharap dari Kabinet Jokowi

Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan keterangan pers
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Widodo S.

VIVAnews - Presiden terpilih Joko Widodo sudah mengumumkan postur kabinet pada pemerintahan mendatang. Memanfaatkan slot maksimal yang diperbolehkan Undang-Undang Kementerian Negara, Jokowi menyebut ada 34 kementerian.

Didampingi Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla, pada Senin sore, 15 September 2014, di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Jakarta, Jokowi mengatakan kabinetnya akan diisi oleh 18 profesional dan 16 profesional partai politik.

Postur kabinet itu, menurut mantan wali kota Solo itu, diputuskan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Tim Transisi. Menurut Jokowi, jumlah kementerian itu sudah mempertimbangkan kelancaran jalannya pemerintahan mendatang.

"Guna memastikan agar pemerintah berjalan efektif sesuai dengan sistem presidensial yang kita anut bahwa presiden sebagai single chief executive," ujar Jokowi.

Jokowi berharap 34 kementerian yang dibentuknya adalah kabinet kerja yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Dari 18 kementerian yang akan diisi oleh profesional murni dan bukan orang partai, di antaranya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Pertanian.

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Anies Baswedan, menuturkan, keinginan Jokowi memilih dari kalangan profesional karena menteri di dalam kabinet Jokowi-JK harus punya kompetensi di bidangnya dan relevan dengan jabatan menteri yang dipegangnya.

Kriteria lainnya, kata Anies, memiliki leadership yang kuat, rekam jejak yang baik, dan mampu bekerja sama, serta bersih dari masalah hukum. “Itu yang digarisbawahi Jokowi soal profesional. Harapannya soal ini adalah menteri yang akan bekerja ini, kabinet kerja bukan untuk kebutuhan lain," katanya.

Menteri dari kalangan profesional diharapkan berorientasi pada hasil. Sebab, profesional adalah orang yang benar-benar bisa menjalankan apa yang sudah dijanjikan oleh Jokowi.

Harapan pengusaha

Lalu, bagaimana respons pelaku bisnis Tanah Air terkait postur kabinet Jokowi-JK tersebut? Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tidak memusingkan struktur kabinet baru di pemerintahan Joko Widodo. Pengusaha justru menitikberatkan kepada orang-orang yang akan ditempatkan ke dalam kabinet tersebut.

"Tentu, pemerintah yang lebih tahu apakah struktur kabinetnya besar, kecil, ramping, dan lain-lain. Yang pasti buat kami, bukan struktur yang penting, tapi siapa yang di situ dan bisa bekerja sama atau tidak," kata Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, di gedung Permata Kuningan, Jakarta, Selasa 16 September 2014.

Sofjan pun tak keberatan jika kementerian-kementerian tersebut diisi oleh profesional dan profesional partai politik. "Kami setuju saja. Tentu yang kami inginkan adalah di kabinet nanti yang kerja manusianya. Yang dicari itu yang terbaik, baik dari partai maupun profesional. Orang-orang kredibel itu yang kami harapkan bisa masuk," tuturnya.

Pengusaha, menurut Sofjan, juga berharap ada beberapa kementerian yang seharusnya dipegang oleh profesional, bukan dari profesional politik. Misalnya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Pertanian.

"Kementerian Pertanian dipegang sepuluh tahun oleh partai. Dengan nantinya dipilih dari profesional, ini menjadi contoh perubahan bahwa kami meminta orang yang profesional," kata dia.

Selain itu, Sofjan mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian bisa juga dipimpin oleh orang-orang profesional dari partai politik.

Netizen Murka Disebut Suara Paslon 02 Nol: Mungkin Aku yang Dimaksud Angin Tak ber-KTP

Sementara itu, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengharapkan pemerintah baru bisa memegang komitmen untuk memajukan perekonomian dari sektor maritim. Sektor ini dinilai sangat berpotensi cukup besar.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Perikanan dan Kelautan, Yugi Prayanto, mengatakannya pada Selasa 16 September 2014.

"Potensi sektor ini mencapai Rp255 triliun per tahun. Jika diberdayakan dengan maksimal, tentu akan memberikan kontribusi pendapatan domestik bruto (PDB) yang jauh lebih besar. Pemasukan keuangan negara dari sektor pajak akan lebih besar," kata Yugi dalam keterangan tertulisnya.

Dia mengatakan bahwa selama ini pembangunan ekonomi masih terpaku di sektor darat dan belum mengarah ke sektor maritim. Padahal, sektor maritim dinilai berpotensi dan sangat melimpah.

"Sudah seharusnya kita mulai merancang langkah-langkah yang perlu disiapkan agar Indonesia menjadi poros maritim dunia," kata Yugi.

Selain itu, ada beberapa penentuan program dan langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintahan baru untuk sektor kelautan dan perikanan, antara lain memperbaiki data potensi perikanan tiap daerah, pemberdayaan kelompok koperasi-koperasi nelayan, peningkatan pelaku usaha baru perikanan dan permodalan perikanan.

"Kami juga mengharapkan pemerintah bisa menambah pelabuhan cold storage di sentra-sentra perikanan, kemudian juga dapat mengkaji prospek kerja sama dengan pihak swasta," ujarnya.

Selain itu, pelaku usaha mengharapkan ada kebijakan khusus terkait bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional nelayan.

Saat ini, Kadin tengah menggodok peta jalan (road map) sektor kelautan dan perikanan. Peta jalan tersebut telah mencapai tahap finalisasi. Pihaknya telah menetapkan program-program dan sasaran-sasaran yang harus dicapai.

Yugi menyatakan bahwa pada sektor perikanan, optimalisasi produksi perikanan budidaya nasional dan produksi perikanan tangkap di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas menjadi salah satu bidikan utama.

"Kami menargetkan perikanan budidaya dan tangkap nasional bisa mencapai 38,2 juta ton pada 2019 dan menjadi salah satu komoditas ketahanan pangan nasional," kata dia.

Pesan SBY untuk Jokowi 

Tak hanya pelaku usaha, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun memberikan "pesan" kepada pemerintahan Jokowi mendatang, terutama terkait daya saing. Menurut Presiden, terkait pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015, penguatan sektor perbankan menjadi salah satu substansi dari Instruksi Presiden tentang peningkatan daya saing.

Meski dipastikan tidak dilakukan pada pemerintahan saat ini, konsolidasi perbankan, menjadi salah satu rekomendasi yang akan didorong Presiden Yudhoyono kepada pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo untuk diwujudkan.

Kepada VIVAnews, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah, mengatakan, pemerintahan SBY tidak mau tergesa-gesa untuk menerapkan kebijakan itu.

Hal tersebut, imbuhnya, karena harus dipastikan prosesnya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. "Dan hal-hal yang tidak kami inginkan bisa diminimalisasi," ujarnya, Selasa 16 September 2014.

Dia mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan skema yang tepat untuk mengimplementasikan kebijakan itu, sehingga pemerintahan baru nanti dapat lebih mudah saat ingin mewujudkannya.

"Masa pemerintahan Pak SBY kan tinggal empat-lima minggu lagi, konsolidasi perbankan itu kan strategis dan butuh waktu, biar tidak tergesa-gesa, maka akan disampaikan ke pemerintahan baru nanti," tambahnya.

Pemerintah melalui konsultasi Tim Transisi yang saat ini sedang dilakukan, akan menyampaikan rekomendasi skema apa yang ideal terkait kebijakan itu. Hal tersebut agar perbankan Indonesia dapat menjadi "juara" di era integrasi sektor keuangan ASEAN.

Sementara itu, ekonom untuk kawasan Asia Tenggara dari The Royal Bank of Scotland (RBS) berharap agar Presiden terpilih Joko Widodo membenahi tiga hal pada 100 hari pertama kinerjanya setelah pelantikan 20 Oktober 2014.

Kepala Ekonom Asia Tenggara The Royal Bank of Scotland, Vaninder Singh, mengatakan, tiga prioritas utama pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla usai mengucap sumpah jabatan, antara lain efisiensi sistem pemerintahan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), dan infrastruktur.

"Pertama, Jokowi perlu memperbaiki sistem pemerintahan yang sudah berjalan karena selama ini kurang efisien. Birokrasi kementerian atau lembaga ditata ulang agar tidak tumpang tindih. Ini sesuai janji Pak Jokowi," kata Vaninder di Jakarta, Selasa, 16 September 2014

Yang kedua, Vaninder melanjutkan, dengan mengurangi subsidi BBM. Langkah ini, dapat menekan beban subsidi yang menyebabkan defisit pada anggaran negara.

"Menurut saya, tahun ini, kalaupun ada kenaikan harga BBM subsidi, paling banyak 10 persen. Padahal, idealnya 20 persen. Tapi, penyesuaian harga akan lebih maksimal dan diperkirakan setelah kuartal I-2015," imbuhnya.

Selanjutnya, yang ketiga, menyangkut infrastruktur. Peningkatan porsi infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Apalagi para pelaku ekonomi sedang mengamati prospek pertumbuhan Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi.

Sehari setelah Jokowi mengumumkan postur kabinetnya, indeks harga saham gabungan (IHSG) pada akhir perdagangan Selasa 16 September 2014 di Bursa Efek Indonesia ditutup melemah 14,39 poin (0,28 persen) ke level 5.130,50. Indeks bergerak pada kisaran 5.130,50 hingga 5.156,73.

Posisi IHSG tersebut sesuai dengan prediksi analis PT Bahana Securities yang sebelumnya memperkirakan IHSG bergerak mixed cenderung melemah di kisaran 5.105-5.180.

Sementara itu, nilai tukar rupiah juga melemah ke level Rp11.971,3 per dolar AS. Sebelumnya, rupiah pada Senin 15 September 2014, juga melemah ke posisi Rp11.928 per dolar AS.

Pergerakan nilai tukar rupiah itu sedikit di atas prediksi analis di kisaran Rp11.870-11.962 per dolar AS.

Namun, pasca pengumuman hasil Pemilu Presiden lalu, pelaku pasar diperkirakan masih merespons dengan positif. Vaninder memprediksi rupiah akan tetap dalam kondisi cukup stabil. (asp)

Pemudik Harus Hati-hati, Ada 19 Perlintasan Kereta Api di Brebes Tanpa Palang Pintu 
Xabi Alonso

Peluang Liverpool Gaet Xabi Alonso Mengecil

Keinginan Liverpool mendatangkan Xabi Alonso untu musim depan nampaknya menjadi semakin kecil. Karena dikabarkan pelatih asal Spanyol itu mau bertahan di Bayer Leverkusen

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024