Giliran DPRD Jateng Tak Hadiri Debat versus Gubernur Ganjar

Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
Wajah Sering Kena Matahari Jangan Abaikan Penggunaan Moisturizer
- Hubungan antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan sejumlah anggota DPRD Jateng kian memanas. Itu setelah DPRD tak menghadiri acara diskusi bareng yang sengaja dihelat Pemerintah Provinsi Jateng, Senin sore, 1 September 2014.

Suzuki Siapkan 66 Bengkel Siaga Dukung Mudik Lebaran 2024

Kondisi tersebut ditengarai akibat Gubernur menolak datang pada debat terbuka pada Senin pagi. Saat itu, Ganjar beralasan tengah menghadiri sidang paripurna.
Nasib Tragis Kucing Okin: Dikabarkan Mati, Rachel Vennya Ungkap Fakta Mengejutkan!


Dalam debat sesi kedua justru sebaliknya. Tidak terlihat satu pun dari empat anggota Dewan yang mendatangi undangan Gubernur. Mereka, antara lain, Pradjoko Hariyanto (Fraksi Demokrat), Hadi Santoso (Fraksi PKS), Sasmito (Fraksi Partai Golkar) dan Alfasadun (Fraksi PPP)


Akhirnya, acara hanya dialog biasa dengan menghadirkan Pakar Politik Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono. Seusai acara, Ganjar terlihat kecewa karena tak satu pun dari anggota Dewan yang hadir. "Tadi saya konfirmasi, katanya, ada yang hadir tapi tak ada satu pun."


Ganjar pun berkoar, jika forum yang dibuatnya berjalan, seluruh anggota Dewan dipersilakan menggugat kinerjanya. Ia berdalih telah menyiapkan sejumlah bukti tentang kinerjanya selama setahun, termasuk menepis kritik Dewan yang menganggapnya Gubernur wacana.


"Datanglah, silakan hajar saya, kritik saya, dan saya bawakan data segepok," ujarnya.


Seperti kanak-kanak


Pakar Politik Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono, menilai, tidak hadirnya anggota Dewan pada acara tersebut semestinya tidak perlu terjadi. Katanya, jika kondisi saat ini antara DPRD dan Gubernur seperti kanak-kanak.


"Maka, habis ini harus ada forum untuk ditindaklanjuti. Ada berbagai hak Gubernur dengan legislatif, sampaikan saja. Itu hak konstitusional. Jangan justru menunjukkan sikap balas-balasan kayak anak kecil, " ujarnya.


Menurutnya, kinerja Gubernur selama ini didukung data. Maka, kritik yang disampaikan Dewan harus didukung dengan data pula. “Dewan harus mengimbangi Gubernur. Dan segmen harus evaluasi berbasis data dan fakta. Jangan hanya bermain pada tataran legalistik. Pengawalan kontstruktif harus digodok lagi.”
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya