- SMF
VIVAnews - Presiden Direktur PT Sarana Multigriya Finansial, Raharjo Adisusanto, menilai bahwa ada dua risiko yang melekat pada perbankan yang menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) jika pembiayaannya menggunakan dana jangka pendek.
"Dengan dana jangka pendek memang mungkin akan lebih murah, tapi sebenarnya ada risiko kalau mereka (bank) mendanai KPR," ujar Raharjo saat berbincang dengan tim redaksi VIVA.co.id di Jakarta, Selasa 6 Mei 2014.
Ia menjelaskan, dana jangka pendek memang memiliki cost of fund atau biaya dana lebih murah karena tingkat suku bunga rendah. Bank membutuhkan tingkat bunga yang rendah dari dana pihak ketiga seperti deposito, tabungan, maupun giro untuk memperoleh selisih (spread) dengan bunga produk kredit yang ditawarkannya.
"Biasanya, bank itu butuh sekitar 5 persen untuk spread," kata Raharjo.
Namun, ia melanjutkan, masalahnya adalah KPR merupakan kredit jangka panjang. Kalau KPR itu didanai oleh dana jangka pendek tentu ada risikonya. Dalam hal ini risiko itu terbagi menjadi dua.
Pertama, risiko likuiditas. Jika terjadi krisis tentu bisa terjadi penarikan dana masyarakat di bank atau rush. "Maka jika terjadi rush, bank itu tentu bisa kolaps," kata Raharjo.
Kedua, perubahan tingkat suku bunga. Dengan menggunakan dana jangka pendek, bank tentu tidak akan berani memberi tingkat suku bunga yang tetap untuk kredit yang jangkanya lebih panjang. Karena jika ada perubahan tingkat suku bunga acuan atau BI rate sedikit saja, bank harus segera melakukan penyesuaian pada bunga dana jangka pendek.
Oleh karena itu, SMF selalu menyarankan agar KPR yang disalurkan perbankan sebaiknya menggunakan dana jangka panjang untuk pembiayaannya. Antara lain seperti obligasi.
"Kalau menggunakan dana jangka panjang dan dengan suku bunga tetap, seperti obligasi, itu sebenarnya akan meringankan perbankan dan juga pada akhirnya meringankan end user atau masyarakat sendiri," kata Raharjo.
Karena, ia melanjutkan, dengan menggunakan dana jangka panjang, bank akan bisa memberikan bunga yang tetap untuk jangka panjang.
Oleh karena itu, menurut Raharjo, meski pembiayaan KPR dengan dana jangka panjang ini relatif lebih mahal dibanding menggunakan dana jangka pendek, tapi risikonya lebih sedikit.
Menurut raharjo, ini menjadi tantangan bagi SMF selaku BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan ini memiliki program untuk menyediakan likuiditas pembiayaan menengah maupun jangka panjang bagi penyalur KPR dengan dana bersumber dari penerbitan surat utan atau obligasi di pasar modal.
"Mereka, penyalur KPR ini, selalu membandingkan dana obligasi ini dengan dana jangka pendek. Wajar mereka bilang dana jangka pendek ini lebih murah. Tapi ini tidak apple to apple. Ini jadi tantangan bagi kami," kata Raharjo. (adi)
Hakim MK Kebut Rapat Rahasia dan Tertutup Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024
MK menjadwalkan putusan sengketa Pilpres 2024 akan dibacakan pada Senin, 22 April 2024.
