Sumber :
- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri dinilai bertentangan dengan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara di bidang perumahan. Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan persnya, Rabu 23 April 2014, meminta akuisisi itu dibatalkan.
Baca Juga :
Batalkan Aksi Relawan Turun ke Jalan Jelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Prabowo Tuai Pujian
Hasto menilai, akuisisi yang dipaksakan dalam situasi menjelang pilpres ini dan dilaksanakan secara tergesa-gesa menjadikan akuisisi tersebut sebagai bentuk kejar tayang karena kuatnya kepentingan terkait dengan pilpres.
"Saya menerima informasi yang layak dipercaya bahwa bukan hal yang kebetulan akuisisi tersebut dilakukan menjelang pilpres. Patut diduga, hal ini terkait dengan upaya penggalangan dana untuk kepentingan pilpres sebagaimana dulu terjadi dengan kasus Century," kata dia.
Karena itu, kata Hasto, guna menghindari adanya prasangka, sebaiknya akuisisi tersebut dibatalkan. Pemerintah justru harus memperkuat BTN untuk semakin kuat di dalam memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan rakyat di bidang perumahan.
"Pemerintahan Presiden SBY harus memahami bahwa fungsi utama BUMN di dalam menyediakan kebutuhan terhadap papan (perumahan)," ujar Hasto.
Menurut dia, penggabungan BUMN sesuai UU No 19 tahun 2003 harus dilakukan melalui peraturan pemerintah. Mengingat kebijakan tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan terkait dengan kebutuhan yang vital untuk rakyat, maka sudah selayaknya kebijakan tersebut tidak dilakukan secara terges- gesa serta tanpa melalui pembahasan bersama DPR.
"Harus dipahami bahwa BTN selama ini dalam posisinya berdiri sendiri, mampu menjadi pilar utama pemenuhan kebutuhan papan atau rumah untuk rakyat. Pemerintahan SBY seharusnya lebih memilih memperkuat BTN tersebut daripada meleburkannya dengan Mandiri," kata dia.
Dia pun mengajak seluruh karyawan BTN dan seluruh komponen masyarakat untuk bersatu mencegah akuisisi tersebut. Pemerintah SBY harus mendengarkan aspirasi tersebut dengan membatalkan rencana akuisisi.
"Di sisi lain manajemen BTN harus terus menerus meningkatkan profesionalitas sehingga BTN semakin memberikan kredit perumahan rakyat dengan bunga yang semakin rendah sesuai dengan kemampuan daya beli rakyat," ujar Hasto. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Pemerintahan Presiden SBY harus memahami bahwa fungsi utama BUMN di dalam menyediakan kebutuhan terhadap papan (perumahan)," ujar Hasto.
