Kata KPK Soal Dugaan Aliran Rp1,2 M ke Rano Karno

Rano Karno
Sumber :
  • VIVAnews/Zahrul Darmawan (Depok)
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami informasi terkait Wakil Gubernur Banten, Rano Karno yang disebut menerima uang sebesar Rp1,2 miliar dari bendahara pribadi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Yayah Rodiyah.
5 Makanan yang Bisa Menurunkan Kadar Gula Darah untuk Penderita Diabetes

"Setiap fakta-fakta kami hargai, karena fakta-fakta itu bisa jadi fakta hukum," kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, Kamis 3 April 2014.
Persib vs Bhayangkara FC Imbang, Begini Komentar Bojan Hodak

Menurut Busyro, bisa saja fakta-fakta yang muncul di persidangan itu didukung oleh bukti-bukti. Sehingga kemudian dari hasil telaah bisa termasuk sebagai bukti hukum.
Golkar: Kabinet Tidak Boleh Dibatasi karena Prerogatif Presiden

"Ketika ditelaah ada unsur-unsur, maka bukti-buktinya itu bisa jad bukti hukum. Itu sangat berharga," jelasnya.

Sebelumnya, informasi penerimaan uang tersebut terungkap dalam sidang kasus dugaan suap dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis 3 April 2014.

Pengakuan Yayah itu berawal dari pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dzakiyul Fikri dalam sidang mengenai kebenaran adanya dugaan transfer sejumlah uang ke Rano Karno.

"Bu Yayah apakah pernah mentransfer Rp1,250 miliar kepada Bapak Rano Karno pada November 2011?," tanya Jaksa Fikri kepada Yayah.

Yayah pun mengakui bahwa pernah mentransfer sejumlah uang kepada politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut. "Iya," ucapnya.

Mendengar jawaban Yayah, Fikri menanyakan kembali perihal kaitan transfer uang tersebut ke Rano Karno.

"Apakah transfer tersebut ada hubungannya dengan yang dikirim ke CV Ratu Samagat, perusahaan milik Ratu Rita, istri bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar?," tanya Fikri lagi.

Namun, Yayah mengaku tidak tahu mengenai hal tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya memang dipercaya oleh Ratu Atut maupun Wawan untuk memegang uang dalam jumlah besar. Serta, juga sering diminta untuk bertransaksi baik secara tunai, transfer, ataupun cek.

Seperti diketahui, Wawan didakwa bersama-sama dengan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyuap eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar Rp1 miliar melalui Susi Tur Andayani. Terkait penanganan perkara sengketa pilkada Lebak, Banten.

Uang tersebut diberikan agar Akil Mochtar selaku ketua panel hakim mengabulkan permohonan perkara sengketa pilkada yang diajukan oleh Amir Hamzah-Kasmin sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Lebak periode 2013-2018.

Tetapi, uang tersebut urung diberikan karena Akil mengaku masih harus menyidangkan perkara Jawa Timur.

Hingga akhirnya, Susi ditangkap petugas KPK di rumah Amir Hamzah sedangkan tas warna berisi uang Rp1 miliar disita petugas KPK dari rumah orang tua Susi Tur di Jalan Tebet Barat Nomor 30 Jaksel.

Atas perbuatannya, Wawan diancam pidana pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan pidana penjara maksimal selama 15 tahun. (adi)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya