Sumber :
- Hartini Apriliasari
VIVAnews
Mafia itu bekerja pada saat TKI tersandung kasus pembunuhan di negara itu. Namun Agung enggan merinci lebih jauh lagi soal temuan pemerintah itu. "Informasi sudah ada tetapi siapa orangnya belum," kata Agung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 1 April 2014.
Untuk itu, Agung berharap agar kepolisian mengawasi kasus-kasus pembunuhan yang menjerat TKI seperti yang dialami Satinah ini. "Saya kira pihak kepolisian segera mengawasi," ujar dia.
Agung pun mengaku heran adanya uang diyat yang terus meningkat dengan jumlah angka yang tidak wajar. Padahal komitmen pemerintah Indonesia untuk membayar uang diyat hanya sebesar Rp 12 miliar.
"
Kok
tiba-tiba melonjak ke Rp26 miliar itu
gimana
, nanti lama-lama bisa melonjak sampai Rp100 miliar. Memang di tengah-tengah itu ditengarai ada yang memanfaatkan," kata dia.
Namun, Agung sangat mengapresiasi adanya rasa kesetiakawanan dari masyarakat dengan mengumpulkan uang diyat untuk para TKI yang terancam hukuman pancung.
"Saya tentu menolak kalau ada mafia di mana pun, tetapi kesetiakawanan sosial harus dipelihara. Kita apresiasi kalau ada orang yang membantu Satinah membayar uang diyat. Saya dengar sudah mulai menurun juga (uang diyat) dari keluarga korban," kata Agung.
Ganggu Proses Negosiasi
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menolak berkomentar saat dikonfirmasi terkait adanya mafia diyat di Arab Saudi. Menurut Marty, semua proses negosiasi masih terus dilakukan pemerintah RI untuk meminta keringanan hukuman TKI Satinah.
"Saya tidak bisa menyatakan apapun juga yang bisa menganggu hasil kerja dari tim yang sedang berada di Saudi saat ini. Saya rasa kita semua harus menahan diri, supaya hasilnya seoptimal mungkin," kata Marty.
Marty menegaskan, pihaknya tidak ingin mengatakan apakah benar ada mafia dalam kasus pembunuhan yang dilakukan TKI ini. Sebab dikawatirkan akan mengganggu kinerja tim yang saat ini tengah melobi keluarga korban
pembunuhan yang dilakukan oleh Satinah.
"Saya tidak akan menyatakan ada mafia, atau tidak ada mafia. Saya ingin upaya kita terkonsentrasi agar tim ini mencapai hasil yang optimal. Jadi tidak akan ada pernyataan apapun yang bisa menganggu kinerja dari tim," ujar dia.
Sebelumnya lembaga pemerhati TKI di luar negeri, Migrant Care meminta pemerintah menginvestigasi indikasi mafia diyat di Arab Saudi. Mereka mencatat sejumlah TKI yang tersandung kasus pembunuhan di negara itu tak jarang dimintai uang diyat yang sangat besar.
"Misalkan Siti Zaenab yang terancam hukuman mati sejak 1999 itu juga diminta Rp90 miliar," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah di kantor KPU, Jakarta, Jumat 28 Maret 2014.
Anis menegaskan, ada mafia diyat yang selama ini memang bekerja untuk kasus-kasus TKI atau majikan yang terbunuh. Pada umumnya, kasus mereka tidak diselesaikan melalui jalur hukum yang adil, tapi melalui mekanisme diyat.
"Sehingga ini menjadi bisnis para calo yang selama ini sudah berlangsung lama dan dibiarkan oleh pemerintah. Harusnya ini diberantas," ujarnya. (eh)
Halaman Selanjutnya
Agung pun mengaku heran adanya uang diyat yang terus meningkat dengan jumlah angka yang tidak wajar. Padahal komitmen pemerintah Indonesia untuk membayar uang diyat hanya sebesar Rp 12 miliar.
