Sumber :
- VIVAnews/Rohimat Nurbaya
VIVAnews
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh menegaskan penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS) tidak boleh terganggu karena ada kegiatan pemilu. Dia menjamin anggaran tersebut tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Pada Rabu 26 Maret 2014, dia mengatakan, penyaluran bansos di kantornya bukan hanya BOS, tetapi juga tunjangan guru, perbaikan sekolah dan berbagai jenis kegiatan sosial lainnya di bidang pendidikan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Pada Rabu 26 Maret 2014, dia mengatakan, penyaluran bansos di kantornya bukan hanya BOS, tetapi juga tunjangan guru, perbaikan sekolah dan berbagai jenis kegiatan sosial lainnya di bidang pendidikan.
"Makanya tidak elok lah, kalau gara-gara pemilu BOSnya tidak disalurkan. Tidak elok juga kalau gara-gara pemilu tunjangan guru tidak diberikan," ujarnya di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
Dia mengaku, tidak mempunyai kepentingan dalam penyalurannya. Meskipun kuasa penuh bansos bidang pendidikan dalam kendalinya saat ini.
"Saya tidak punya kepentingan politik. Kecuali kalau saya dari partai politik. Dan kalau saya mau, setiap tahun atau setiap bulan itu keliling ke sekolah-sekolah,
ngasih
bantuan siswa miskin (BSM) itu elektabilitas bisa naik," katanya.
Sebagai informasi, dari 15 kementerian dan lembaga yang dialiri anggaran bansos, Kemendikbud merupakan penerima terbesar yaitu Rp28,33 triliun. Diikuti Kementerian Kesehatan sebesar Rp19,9 triliun dan Kementerian Agama sebesar Rp12,68 triliun. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Makanya tidak elok lah, kalau gara-gara pemilu BOSnya tidak disalurkan. Tidak elok juga kalau gara-gara pemilu tunjangan guru tidak diberikan," ujarnya di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
