Sumber :
- REUTERS/Goran Tomasevic
VIVAnews
- Seorang pejabat tinggi di Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) mengungkap soal kekhawatiran Pemerintah Negeri Kanguru soal kian meningkatnya kaum muda mereka yang terlibat dalam peperangan di Suriah.
Menurut pejabat tadi, sebagian besar warga Australia yang berada di zona perang terlibat untuk melawan rezim Presiden Bashar Al Assad. Mereka berasal dari kelompok muslim Lebanon yang menetap di Australia.
Demikian ungkap pejabat tersebut saat menerima kunjungan jurnalis ASEAN, termasuk VIVAnews
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Di Tengah Pertempuran Rusia-Ukraina, Wakil Menteri Pertahanan Rusia Ditangkap Karena Terima Suap
Menurut pejabat tadi, sebagian besar warga Australia yang berada di zona perang terlibat untuk melawan rezim Presiden Bashar Al Assad. Mereka berasal dari kelompok muslim Lebanon yang menetap di Australia.
Demikian ungkap pejabat tersebut saat menerima kunjungan jurnalis ASEAN, termasuk VIVAnews
saat menyambangi kantor pusat DFAT di Canberra pekan ini. Pejabat itu menolak disebut identitasnya karena tidak berwenang untuk berbicara kepada media.
"Fenomena ini cukup mengkhawatirkan, karena kebanyakan kaum muda pria Australia datang ke Suriah dengan beragam alasan, salah satunya untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan," ungkapnya.
Dia menambahkan, apa yang terjadi di Suriah mirip seperti konflik di Afganistan ketika terjadi tahun 1980-an. Banyak kelompok ekstrimis ikut berperang di sana, lalu akhirnya ikut terlibat konflik terorisme.
"Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Australia akhirnya bertindak tegas dengan mencabut paspor mereka yang dinilai berpotensi terlibat di dalam konflik itu," katanya.
Menurut laporan kantor berita ABC News pada Desember 2013, Polisi Federal Australia (AFP), mengaku telah menahan dua warga Sydney yang telah terlibat dalam proses rekrutmen orang untuk dibawa ke Suriah. Mereka diketahui bernama Hamid Al Qudsi dan Amin Mohammed.
Al Qudsi ditahan karena diduga memfasilitasi warga Australia untuk ikut berperang melawan pemerintahan sah Suriah. Sementara Mohammed ditahan saat dia tengah menuju ke pesawat dari Bandara Brisbane, menuju Suriah.
Menurut pejabat tadi, adalah sebuah kejahatan apabila terlibat dalam sebuah konflik di luar negeri, khususnya tindak terorisme.
"Hal itu termasuk merekrut anggota teroris. Beberapa warga Australia telah ditahan karena dituduh ikut merekrut orang lain untuk berpartisipasi dalam perang di sana," kata dia.
Melihat fenomena ini kian berkembang, maka salah satu koleganya mencoba mengatasi konflik tersebut dengan melakukan pendekatan ke komunitas Muslim.
"Kami menyampaikan untuk mendistribusikan bantuan, bisa melalui cara yang legal atau melalui badan seperti PBB, World Food Program, organisasi Save the Children atau Palang Merah, ketimbang mengantarkan sendiri," katanya.
Bahkan, Australia telah menyumbang bantuan senilai AUD50 miliar melalui badan PBB bagi warga Suriah.
"Badan semacam PBB telah teruji memiliki kapabilitas untuk mendistribusikan bantuan ke beberapa area yang tengah mengalami konflik seperti kamp pengungsian di Lebanon dan Yordania," ujar dia.
Selain warga Australia, warga Indonesia pun disinyalir juga masih banyak berada di Suriah. Menurut data yang pernah dipaprkan oleh Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Tatang Budie Utama Razak, pada Januari 2014, pada tahun 2010 silam total terdapat sekitar 12.500 WNI yang bekerja di Suriah. Namun, jumlahnya kian menciut karena sebanyak 9.982 orang telah dipulangkan ke Indonesia, ketika Suriah mengalami konflik.
Sementara laporan yang pernah dipublikasikan oleh Institut Analisa Kebijakan Konflik (IPA) pimpinan Sydney Jones, menyebut justru banyak
WNI yang kini berada di Suriah. Mereka disebut IPA, berpotensi menghidupkan kembali kelompok militan untuk menebar teror di Indonesia. (sj)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
saat menyambangi kantor pusat DFAT di Canberra pekan ini. Pejabat itu menolak disebut identitasnya karena tidak berwenang untuk berbicara kepada media.
