Sumber :
- @TMCPoldaMetro
VIVAnews
- Massa yang tergabung dalam Koalisi Anti Korupsi Pertanahan (KAKP), menggelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa 11 Februari 2014. Mereka menuntut komisi antikorupsi itu menyelidiki laporan masyarakat mengenai konflik agraria di berbagai daerah.
"Kami mendesak KPK untuk proaktif melakukan penyelidikan terhadap wilayah-wilayah yang selama ini dilaporkan masyarakat mengalami konflik agraria dengan dugaan kuat kejahatan korupsi," ujar salah satu perwakilan kelompok pengujuk rasa, Agus Setiana.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kami mendesak KPK untuk proaktif melakukan penyelidikan terhadap wilayah-wilayah yang selama ini dilaporkan masyarakat mengalami konflik agraria dengan dugaan kuat kejahatan korupsi," ujar salah satu perwakilan kelompok pengujuk rasa, Agus Setiana.
Agus menuturkan, koalisi ini menilai bahwa institusi pemerintah di daerah tak mau melakukan revisi terhadap sejumlah kekeliruan pada setiap pemberian izin, konsesi dan hak atas tanah yang telah diberikan pada pihak perusahaan.
Meskipun hal tersebut telah menimbulkan banyak permasalahan seperti konflik, kehancuran lingkungan, kemiskinan dan korban jiwa. Menurutnya dari rekaman konflik oleh konsorsium Pembaruan Agraria, menunjukkan telah terjadi 369 konflik dengan luasan mencapai 1.281.660,09 hektare dan melibatkan 139.874 kepala keluarga.
Massa yang berjumlah sekitar 2.000 orang itu menggelar unjuk rasa sejak pukul 10.00 WIB. Mereka terlihat menempati jalur lambat di kawasan jalan Rasuna Said. Arus lalu lintas kemudian dialihkan ke jalur cepat. Kawasan Kuningan masih lancar dan tidak ada penumpukan kendaraan.
Kapolsek Setiabudi, AKBP Tri Suhartanto mengatakan bahwa massa datang dengan memakai 54 buah bus. Kepolisian menurunkan ratusan personel untuk mengamankan unjuk rasa.
"Kami menyiapkan 351 personil, gabungan dari Polsek Polres Polda dan Brimob," ujar Tri.
Menurut Tri, unjuk rasa nantinya tidak hanya berlangsung di KPK saja. Massa nantinya akan bergerak ke Mabes Polri dan Badan Pertanahan Negara. "Nanti kami kawal," kata dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Agus menuturkan, koalisi ini menilai bahwa institusi pemerintah di daerah tak mau melakukan revisi terhadap sejumlah kekeliruan pada setiap pemberian izin, konsesi dan hak atas tanah yang telah diberikan pada pihak perusahaan.
