- ANTARA/M Agung Rajasa
VIVAnews - Badan Pusat Statistik (BPS) mencanangkan pembangunan zona integritas bebas korupsi. Program ini merujuk pada Peraturan Menteri PAN-RB No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Ini penegasan BPS, baik pusat dan daerah untuk berkomitmen mencegah korupsi," kata Kepala BPS, Suryamin, dalam acara "Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di kantor pusat BPS, Jakarta, Senin 10 Februari 2014.
Suryamin mengatakan, seluruh jajaran BPS berkomitmen untuk melakukan upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai implementasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004, Inpres No. 9 Tahun 2011, Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012, dan Inpres No. 1 Tahun 2013.
Selain itu, Suryamin mengatakan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi instansi ini untuk membangun zona integritas seperti nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dari Kementerian PAN-RB minimal CC dan mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP).
"BPS mendapat nilai B dan mendapat opini WTP (wajar tanpa pengecualian) selama dua tahun berturut-turut," kata dia.
Sementara itu, Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi, Zulkarnain, berpendapat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan pemberantasannya cukup berat. Untuk itu, pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama antar pihak. "Semoga ini bukan seremonial belaka," ujarnya.
Acara ini dihadiri oleh Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana, Wakil KPK Zulkarnain, dan Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, M. Yusuf Ateh. (art)
J&T Express Kembali Hadirkan J&T Connect Run 2024, Tiket Telah Resmi Dijual
J&T Express, perusahaan ekspedisi berskala global kembali menghadirkan J&T Connect Run setelah menuai kesuksesan di tahun pertamanya pada 2023 lalu.
