Sumber :
VIVAnews - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai saat ini para pejabat pemerintahan suka memerintah sehingga menjadi sombong. Padahal, kata dia, seorang pejabat pemerintahan mestinya melayani rakyat.
"Karena suka merintah jadi sombong. Seharusnya pejabat itu ojo dumeh alias tidak sombong," kata Mahfud dalam dialog interaktif "Etika Birokrasi" di Balai Kota, Jakarta, Selasa 29 Oktober 2013.
Menurutnya, telah terjadi pergeseran makna kata "pemerintah". Pemerintah yang padanannya administratur berarti melayani bergeser menjadi yang suka memerintah.
Makna baru itu mengubah persepsi orang yang menduduki jabatan sehingga lebih suka memerintah dan lupa tugasnya untuk menyelesaikan masalah. Lebih jauh lagi, para pejabat terkesan sombong di mata rakyat.
Kesombongan itu berdampak pada banyak sektor sehingga masyarakat jadi apriori. Belum lagi, pernyataan pejabat kerap tidak konsisten sehingga membuat masyarakat bingung.
"Pemerintah hari ini ngomong apa, besok ngomong-nya lain. Sama dengan pejabatnya. Pemerintah dan pejabat tidak konsisten ini membingungkan masyarakat dan berdampak buruk pada masyarakat atas kebijakan tidak jelas," katanya.
Dia mencontohkan kala pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Rencana kenaikan sudah pasti, tetapi waktu pelaksanaanya tidak segera dipastikan sehingga memancing kesimpangsiuran.
"Harga di pasar sudah naik duluan dan memberatkan masyarakat. Kalau mesti naik ya naik saja jangan bikin bingung."
Mahfud mengingatkan, pejabat disiapkan untuk berhadapan dengan masalah, bukan lari dari masalah. "Pemimpin terpilih harus mampu menghadapi itu. Tidak mungkin semua harus sepaham. Tugas pemimpin menentukan dan mengajak masyarakat untuk ikut dengannya. Selalu ada resiko yang harus dihadapi. Makanya pemimpin harus ojo dumeh," ujarnya. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Kesombongan itu berdampak pada banyak sektor sehingga masyarakat jadi apriori. Belum lagi, pernyataan pejabat kerap tidak konsisten sehingga membuat masyarakat bingung.
