Sumber :
- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Menjelang Pemilihan Umm 2014, partai politik mulai sibuk mengumpulkan dana kampanye. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk mengumpulkan dana itu.
Baca Juga :
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Misalnya saja, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang lebih memilih mengumpulkan dana lewat saweran para calegnya. "Mengumpulkan uangnya gotong royong," kata Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahtjo Kumolo, Sabtu 18 Oktober 2013.
Ada pembagian saweran di masing-masing tingkatan, Tjahtjo mengatakan, caleg yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR biasanya memberikan 30-50 persen dari total penghasilan setiap bulan. Sementara bagi anggota DPRD tingkat Provinsi di potong 30 persen dan DPRD di tingkat kabupaten/kota dipotong 20 persen.
"Ditambah lagi ada bantuan dari simpatisan," kata dia.
Tapi, ada cara yang lebih unik lagi. Mereka yang mencalonkan diri sebagai caleg PDIP, bersama-sama meminjam uang di bank untuk dana kampanye. Tapi, yang harus menanggung membayar hutang ke bank adalah caleg terpilih. "Ada yang meminjam uang di bank dan yang membayar DPRD yang jadi," kata dia.
Hal yang sama, juga berlaku untuk kader-kader yang duduk di jabatan eksekutif.
Sementara untuk menjamin bahwa dana yang digunakan untuk kampanye itu halal, Tjahtjo mengatakan, partainya memiliki beberapa rekening.
Yaitu untuk menyimpan dana yang berasal dari depdagri dan rekening partai. Selain itu, masing-masing caleg juga harus memiliki rekening terpisah antara rekening pribadi dan rekening untuk dana kampanye yang harus dilaporkan ke partai.
"Nanti kan kelihatan, si caleg punya dana sekian, tapi kok bisa iklan di TV, nah itu bisa dicurigai," ujar dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Tapi, ada cara yang lebih unik lagi. Mereka yang mencalonkan diri sebagai caleg PDIP, bersama-sama meminjam uang di bank untuk dana kampanye. Tapi, yang harus menanggung membayar hutang ke bank adalah caleg terpilih. "Ada yang meminjam uang di bank dan yang membayar DPRD yang jadi," kata dia.
