- Antara/ Feny Selly
VIVAnews – Sejumlah pihak mengusulkan agar pilkada langsung dihapus dan kewenangan memilih kepala daerah dikembalikan ke DPRD menyusul terungkapnya dua kasus suap sengketa pilkada yang membuat Ketua MK nonaktif Akil Mochtar mendekam di Rutan KPK.
Pilkada langsung yang melibatkan rakyat dianggap rentan praktik suap-menyuap, dan pelaksanaannya memboroskan keuangan negara. Namun wacana ini ditentang oleh Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Network Toto Izul Fatah. Ia menilai gagasan itu sebagai sikap reaktif dan respons tidak cerdas.
“Mereka tidak melihat akar masalah. Padahal salah satu amanat reformasi yang kita junjung tinggi adalah memaksimalkan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya, baik presiden, gubernur, atau bupati,” kata Toto di Jakarta.
Toto berpendapat, tidak ada jaminan bila pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD maka praktik suap-menyuap langsung hilang dan biaya politik jadi lebih rendah. Ia malah meyakini bakal terjadi “perselingkuhan” yang lebih jahat dan dahsyat di tingkat DPRD karena peredaran uang tertutup di lingkaran anggota dewan. Ujung-ujungnya rakyat juga yang sengsara.
“Kalau pilkada langsung disebut berbiaya tinggi atau mahal, paling tidak rakyat menikmatinya lebih banyak karena kuenya (uang) tersebar ke rakyat banyak. Tapi kalau kepala daerah dipilih DPRD, maka hanya segelintir elit DPRD yang dapat kue,” kata peneliti lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia itu.
Jika kepala daerah dipilih DPRD, Toto yakin pasti akan ada mahar untuk partai dan anggota DPRD guna meloloskan seorang calon kepala daerah. Kondisi ini justru membuat kepala daerah dipilih secara tidak selektif. Tak ada seleksi alamiah untuk memunculkan pemimpin yang benar-benar disukai rakyat.
Toto mengatakan, kematangan demokrasi tidak bisa diraih dalam waktu cepat. Hal ini berlaku di negara manapun, termasuk Indonesia. Butuh waktu yang panjang untuk memperbaiki berbagai kekurangan sistem pilkada langsung.
“Tapi jangan sampai terjadi hal fatal, yakni mengorbankan kepentingan rakyat dalam memilih calon pemimpin dengan mengembalikan kewenangan itu pada DPRD,” ujar Toto.
Baca juga:
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
