Jum'at, 1 Agustus 2014
04:37 WIB
Pembuatan UU Tabungan Perumahan Rakyat Dipercepat
"2,5 persen dari gaji pekerja. Sisanya ditanggung pemberi kerja."
Like
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz saat meninjau prototipe rumah sederhana di Jakarta.
Antique, Alfin Tofler | Selasa, 24 September 2013, 17:42 WIB
VIVAnews - Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, mentargetkan percepatan realisasi Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat  (UU Tapera). Hal itu, diungkapkan dirinya, ketika ditemui di sela-sela rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa 24 September 2013.

Djan mengungkapkan, setelah atau sebelum pelaksanaan APEC, pemerintah dan DPR akan berkoordinasi untuk membicarakan hal-hal yang masih mengganjal mengenai UU Tapera tersebut.

"Presiden minggu lalu juga telah menginstruksikan untuk melakukan perceparan realisasi UU Tapera ini," katanya.

Rapat koordinasi, lanjut Djan, diagendakan akan dilaksanakan pada sebelum atau setelah acara APEC digelar di Bali. Kemungkinan,  rapat koordinasi tersebut akan dipimpin Wakil Presiden.

Sejauh ini, menurutnya, yang menjadi permalasahan dalam Tapetra adalah persentase yang akan ditabungkan. DPR meminta ada potongan lima persen untuk tabungan tersebut.

Dari lima persen tersebut, kata Djan, 2,5 persen berasal dari gaji pekerja. Sedangkan 2,5 persen lagi, ditanggung ole pemberi pekerjaan. Djan mengungkapkan, jika yang ambil adalah PNS, negara haruslah menanggung persentase sebesar 2,5 persen.

Dia mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan menilai hal ini akan mengganggu APBN, karena harus ada penambahan anggaran. Selain itu, dalam RUU tersebut, DPR juga meminta dana untuk modal usaha dan operasional.

"DPR meminta Rp2 triliun untuk modal kerja. Selain itu, DPR juga meminta badan Tapera ini nanti diberikan investasi kerja sebesar Rp10 triliun untuk pembelian tanah," kata Djan.

© VIVA.co.id

Berita Terkait
A A A
Kanal Lainnya