KPU Mulai Masuk Zona Antikorupsi

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengecek Daftar Calon Tetap
Sumber :
  • Antara/ Fanny Octavianus
VIVAnews
Freeport Boss Meets Jokowi to Discuss Mining Contract Extension
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani kesepakatan atau
memorandum of understanding
Hadiri Buka Puasa Partai Golkar, Prabowo-Gibran Duduk Semeja dengan Airlangga
(Mou) dengan sejumlah lembaga antara lain KPK, Lembaga Sandi Negara, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan lainnya, Selasa 24 September 2013.
Jumat Agung, Presiden Jokowi Ajak Resapi Makna Pengorbanan Yesus Kristus

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan pihaknya bertekad menyelenggarakan Pemilu 2014 yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).


"Pak Samad bilang selamat datang pada KPU yang masuk zona antikorupsi," kata Husni di Gedung KPU, Jakarta.


Husni menegaskan Pemilu 2014 akan menjadi pesta demokrasi yang berintegritas. Baik penyelenggara, peserta, dan pemilih. Katanya, tidak boleh lagi ada budaya praktek KKN dan suap menyuap.


"Jangankan sampai ke toilet, berhenti di TPS tidak boleh ada suap menyuap," ujarnya.


Husni melanjutkan, dalam rangka membangun akuntabilitas yang tinggi, KPU mengatur bahwa setiap caleg harus melaporkan dana kampenye ke partai politiknya, dan partai politik tersebut lantas diaudit oleh kantor akuntan yang kredibel.


"Kita bisa mengetahui informasi dari mana parpol dapat anggaran, bagaimana mereka membelanjakan, dan mana parpol yang disayangi oleh para dermawan yang akan menyumbang secara terbuka kepada partai politik," jelasnya.


Lebih jauh, Husni menekankan bahwa KPU tidak mungkin berjalan sendiri tanpa dukungan para pihak dalam proses penyelenggaraan pemilu. Sebab, KPU memiliki keterbatasan kemampuan sebagai penyelenggara.


"Kami tidak berkompeten dalam hal pengamanan data, sehinggga kami butuh kerjasama dengan Lembaga Sandi Negara yang berkompentensi mengamankan data kami," tuturnya mencontohkan.


Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan landasan utama institusinya dalam pemberantasan korupsi adalah integritas. Oleh karena itu, KPK akan turut berusaha mewujudkan pemilu yang berintegritas tidak hanya pelaksanaannya tetapi
out put
-nya juga harus berdampak pada kesejahteraan rakyat.


"Saya berharap KPK, KPU dapat meningkatkan kerjasama dengan melakukan perbaikan sistem pemilu. Sehingga tercipta pemerintahan yang baik, pusat maupun daerah," ucapnya. (eh)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya