x
x

Share This Story

Kisruh Mobil Murah, Jokowi-Ahok Vs Pemerintah Pusat

Desy Afrianti, Eka Permadi, Sandy Adam Mahaputra, Rohimat Nurbaya, Taufik Rahadian Selasa, 17 September 2013, 07:34 WIB

VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengritik pemerintah pusat soal kebijakan mobil murah atau low cost green car (LCGC). Pekan lalu, Toyota, Daihatsu dan Honda meluncurkan mobil murah terbaru mereka, yakni Agya, Ayla, dan Brio Satya. Daihatsu Ayla memasang harga Rp76-106 juta, Toyota Agya Rp99,9 juta hingga Rp120,750 juta, dan Honda Brio Satya dibanderol mulai Rp106 juta.

Ahok, sapaan Basuki, mengecam pemerintah pusat tidak konsisten. Di satu sisi mereka ingin mengurangi konsumsi BBM, tapi di sisi lain malah membuka peluang penggunaan BBM lebih banyak dengan keberadaan mobil murah.

Seharusnya, kata dia, jika pemerintah pusat konsisten mendorong masyarakat naik transportasi massal, maka subsidi BBM harus dicabut dan dialihkan untuk angkutan umum.

"Kalau mau fair dan seimbang, di Ibukota tidak ada subsidi minyak, kita hanya subsidi bus," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin, 16 September 2013.

Menurutnya gagasan pemerintah menyediakan mobil murah agar setiap orang bisa memiliki mobil itu tidak masuk akal. Apalagi, kebutuhan hidup layak (KHL) Jakarta untuk bujang hanya Rp2,2 juta. "Mana bisa kalau beli mobil," dia mempertanyakan. Ahok menuding aturan mobil murah cenderung berpihak pada industri otomotif asing. 

Yang paling mengkhawatirkan Ahok, kehadiran mobil murah akan menambah beban jalan Ibukota.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, bahkan melihat kehadiran mobil murah akan mementahkan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan nomor ganjil genap dan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. "Kami mau apa? Mau antisipasi bagaimana? Nanti kalau kami buat kebijakan genap ganjil dan ERP, tapi ada mobil-mobil murah, ya percuma," kata Jokowi.

Keluhan yang sama disuarakan Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo. Dia mengungkapkan pertumbuhan kendaraan di jalanan Jakarta setiap tahunnya bertambah hampir 11,3 persen, sementara perkembangan ruas jalan hanya 0,01 persen per tahun tahun. Sambodo memperkirakan mobil murah akan memperparah kondisi ini.

Jika tak ada pembenahan sistem transportasi, berdasarkan riset, arus lalu lintas Jakarta akan total terkunci pada 2014. Kendaraan warga bakal macet begitu keluar halaman rumah.

Di Jakarta, jalan tersedia hanya sekitar 7,2 ribu kilometer, sedangkan kebutuhan hingga 2012 adalah 12 ribu kilometer. Artinya, ini baru memenuhi 60 persen kebutuhan masyarakat. 

Setahun belakangan ini jam macet di Jakarta sudah berubah. Bila tahun sebelumnya pukul 21.00 WIB sudah mencair, saat ini kemacetan masih mengular hingga pukul 22.00. Durasi kecepatan kendaraan pun berkurang. Saat jam sibuk, kendaraan hanya bisa dipacu maksimal 20 km per jam.

Parkir mahal


Untuk mengimbangi mobil murah, Ahok mengaku sudah punya jurus jitu. Dia mengungkapkan Pemprov DKI akan segera menerapkan kebijakan parkir mahal. Dengan cara itu, warga diharapkan berpikir dua kali untuk masuk ke kota dan memanfaatkan kendaraan umum.

Untuk menopang sistem transportasi massal, Pemprov DKI akan mendatangkan 1.000 bus baru ke Jakarta. Ribuan bus itu ditargetkan tiba pada November atau Desember 2013 mendatang. Bus akan datang bertahap. Pada tahap pertama, tiba 360 bus untuk TransJakarta, kemudian disusul sekitar 400 bus sedang.

Jokowi sadar kebijakan itu berpotensi menurunkan pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor. Namun, dia yakin hal itu bisa ditutup dari pendapatan lain. Dia mengatakan, pendapatan kendaraan yang berkurang tidak berdampak besar terhadap pendapatan pajak DKI Jakarta. "Semuanya sudah dikalkulasi," kata mantan Walikota Solo itu.

Jakarta sudah macet


Meski dikhawatirkan menambah macet Jakarta, Menteri Perindustrian MS Hidayat tetap mendukung pabrikan otomotif meluncurkan mobil murah terbarunya. Sebab, kata dia, mobil-mobil tersebut tak dibeli masyarakat yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya saja. "Ini adalah program nasional, bukan program Jabodetabek," kata Hidayat.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menambahkan bahwa program mobil murah ditujukan bagi terciptanya konsep green vehicle atau kendaraan ramah lingkungan.

Menurut Bambang, tidak tepat jika kehadiran mobil murah dikatakan sebagai biang kemacetan. Dia menyebut ada atau tidaknya mobil murah, lalu lintas di Jakarta sudah tersumbat.

Presiden Direktur Astra Daihatsu Indonesia, Sudirman Maman Rusdi, menyatakan bahwa kemacetan tidak serta merta membuat pabrikan mobil stop berjualan. Dia yakin keberadaan industri otomotif menguntungkan perekonomian negara, bahkan strategis dalam membuka lapangan pekerjaan baru. Ini karena mobil murah mendapat suplai dari produsen lokal.

Dia menjelaskan, dalam pembahasan awal, pemerintah sudah menekankan keberadaan mobil murah akan diiringi pembangunan infrastruktur transportasi massal dan pembenahan traffic management.

Pendapat serupa diungkapkan Presiden Direktur Toyota Astra Motor, Johnny Darmawan. Pria berkumis itu meminta masyarakat untuk melihat sisi positif dari kehadiran mobil murah. "Jangan cuma jeleknya. Justru, mobil murah bakal menambah investasi di sini, belum lagi kita bisa ekspor ke negara lain," kata dia. (kd)

© VIVA.co.id

BERITA TERPOPULER