Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Tanpa pengawasan pihak luar, birokrasi pemerintah daerah di Indonesia cenderung menyembunyikan informasi publik khususnya yang terkait keuangan. Tim peneliti indeks tata kelola pemerintahan Indonesia tahun 2013 menemukan, hanya satu provinsi yang menayangkan dokumen APBD, APBD Perubahan, hingga realisasinya lengkap dengan arus kas dan neraca.
"Hanya Provinsi Jambi yang menayangkannya di website resmi," kata Muhammad Chozin, Koordinator Regional Indonesia Governance Index Kemitraan, saat berkunjung ke kantor redaksi VIVAnews di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Hanya Provinsi Jambi yang menayangkannya di website resmi," kata Muhammad Chozin, Koordinator Regional Indonesia Governance Index Kemitraan, saat berkunjung ke kantor redaksi VIVAnews di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2013.
Menurutnya, para peneliti lapangan kesulitan mengakses dokumen keuangan tersebut. Meskipun setelah bersusah payah mereka bisa mendapatkan 29 dokumen keuangan dari 33 provinsi yang diteliti. Sebab itu tidak berlebihan bila mereka memberikan pujian pada Jambi yang membuka dokumen tersebut di website dan memungkinkan masyarakat mengunduhnya.
"Bahkan Jakarta tidak melakukan hal itu. Meskipun, ketika peneliti datang mereka menyambut baik dan memberikan dokumen tersebut," kata Chozin.
Sejumlah provinsi termasuk Jakarta memang menampilkan informasi anggaran belanja daerahnya berupa ringkasan berisi pemasukan, pengeluaran dan komposisinya. Hanya saja, informasi itu tidak disertai dokumen lengkap beserta lampiran yang bisa diunduh sebagaimana yang ditampilkan Pemprov Jambi.
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai paling baik kinerjanya. Yogyakarta mengantongi 6.80 poin disusul Jawa Timur (6.43), DKI Jakarta (6.37), Jambi (6.24), dan Bali (6.23) sebagai lima besar. Sementara, Maluku Utara dinilai paling rendah dengan 4.45 poin dibawah Papua Barat (4.48) dan bengkulu (4.48).
"Tingginya investasi dipengaruhi baiknya tata kelola," kata Muhammad Chozin.
Kepemimpinan kepala daerah sangat berpengaruh terhadap kinerja tata kelola pemerintahan daerah yang dipimpinnya. Hal itu merupakan salah satu temuan penelitian Kemitraan saat menyusun indeks tata kelola pemerintahan Indonesia tahun 2013.
"Sumatera Barat saat diteliti pada 2008, era Gubernur Gamawan Fauzi mendapat rangking 3, sekarang ini rangking 20," kata Chozin.
Penelitian itu mencakup 33 provinsi (Kalimantan Utara tidak disertakan) mengukur tata kelola pemerintahan dalam arena pemerintahan, birokrasi, masyarakat sipil, dan sektor usaha. Mereka menggunakan data sekunder dari objek penelitian sekaligus data primer dengan cara diskusi fokus (FGD) maupun wawancara mendalam. "Ada 89 indikator," kata Chozin.
Dari data yang terkumpul dilakukan pembobotan dengan metode pembobotan yang digunakan adalah AHP (
Analytical Hierarchy Procedures
), yaitu suatu metode matematis/statistis yang diawali penilaian para ahli terhadap kontribusi setiap arena, prinsip dan indikator.
"Metode ini mempercayakan sepenuhnya pembobotan kepada penilaian para ahli," katanya.
Dijelaskannya, para ahli di sini merupakan narasumber yang dipilih melalui kriteria yang sangat ketat terkait dengan pengetahuan dan pengalamannya. Mereka berasal dari akademisi, pejabat pemerintah, aktivis/pekerja LSM, pelaku bisnis dan individu-individu lainnya yang terkait. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, para peneliti lapangan kesulitan mengakses dokumen keuangan tersebut. Meskipun setelah bersusah payah mereka bisa mendapatkan 29 dokumen keuangan dari 33 provinsi yang diteliti. Sebab itu tidak berlebihan bila mereka memberikan pujian pada Jambi yang membuka dokumen tersebut di website dan memungkinkan masyarakat mengunduhnya.
