Sumber :
- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews
- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai isu
reshuffle
yang beredar saat ini. Sejumlah kabar menyebutkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan perombakan kabinet, khususnya terhadap menteri-menteri asal Partai Keadilan Sejahtera, karena partai tersebut tidak mendukung kebijakan pemerintah.
Menurut Gamawan,
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Terinspirasi Langkah Indonesia, Amerika Serikat Suarakan Penundaan dan Perubahan Kebijakan EUDR
Baca Juga :
Kehadiran Anies dan Muhaimin di KPU Tunjukkan Kedewasaan Politik meski Pahit, Menurut Pengamat
Menurut Gamawan,
reshuffle
merupakan hak prerogatif presiden. Ia pun membantah larangan para menteri ke luar negeri ada kaitannya dengan isu tersebut.
"Tidak ada hubungan dengan itu," kata Gamawan saat ditemui di gedung DPR, Rabu 26 Juni 2013.
Ia menjelaskan larangan ke luar negeri tersebut terkait instruksi presiden kepada menterinya antara lain, untuk mengawal kompensasi kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Karena pekerjaan-pekerjaan itu, presiden minta fokus untuk selesaikan itu," katanya.
Adanya penilaian kinerja dari UKP4 menurutnya bukanlah sebagai acuan untuk presiden dalam melakukan
reshuffle
. Penilaian tersebut rutin dilakukan sebagai bahan evaluasi para menteri untuk meningkatkan kinerjanya.
"Dan penilaian itu jalan terus. Soal
reshuffle
itu di luar itu, itu kewenangan presiden," ujar dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
reshuffle
